Ubah Nama Tanah Merah Jadi Kampung Tanah Harapan, Pramono: Bukan karena PDIP

Pramono memastikan seluruh pelayanan publik, mulai dari pembuatan paspor, pendaftaran haji dan umrah, hingga akses bantuan sosial, kini dapat dinikmati warga tanpa hambatan. 

“Kelengkapan administrasinya sudah memenuhi syarat,” tambahnya.

Selain itu, ia merespons berbagai permintaan warga terkait perbaikan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan hingga peningkatan fasilitas umum di kampung tersebut.

Pramono memerintahkan jajaran terkait agar pembangunan dimulai pada awal tahun depan

“Tiga RW yang belum tersentuh akan kami perbaiki. Termasuk perbaikan JakLingko dan sarana prasarana lainnya,” katanya.

Dia juga menyebutkan, kawasan tersebut kini memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) untuk memperkuat layanan administrasi.

Pramono berharap, perubahan nama menjadi Kampung Tanah Harapan sebagai simbol pembaruan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi ketidakpastian status. 

“Saya betul-betul ingin tempat ini membawa harapan baru. Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin ini akan membawa harapan bagi kita semua,” ujar Pramono.

Adapun status lahan di Tanah Merah diperdebatkan usai kebakaran hebat yang melanda Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakarta Utara. 

Untuk diketahui, Anies Baswedan yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan Kampung Tanah Merah pada 2021.

itu disebut memiliki jangka waktu selama tiga tahun.

Awal mula pernerbitan IMB kawasan itu terjadi saat masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017.

Kala itu, calon gubernur saat itu Anies Baswedan menjanjikan kepemilikan lahan kepada warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang jika dia memenangkan Pilkada saat itu.

Sebelum itu, Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat gubernur DKI Jakarta juga telah memberikan KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan bagi warga yang berada di wilayah tersebut pada 13 Maret 2013.(m27)