Ichsanuddin Noorsy Sikat Jokowi soal Whoosh, Budi Prasetyo: Penyelidikan KPK lagi Jalan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini publik terkejut bahwa proyek kereta api cepat yang digagas oleh Joko widodo alias Jokowi ternyata menuai masalah.

Hujatan pada mantan Presiden ke-7 RI itu pun bertambah, dan danggap sebagai kepala negara paling bermasalah dalam sejarah Indonesia.

Citra Jokowi yang hancur, membuat mantan kader PDIP ini kian tertekan.

Baca juga: Budi Arie Sebut Whoosh Sudah Sudah Membawa Perubahan Sangat Luar Biasa bagi Bangsa

Untung para relawan dan pendukung setianya yang pernah dapat jatah kekuasaan tak meninggalkan.

Terkait proyek kereta api cepat Whoosh, Jokowi berkomentar bahwa proyek itu tak bisa dilihat dari aspek untung rugi, namun sebagai layanan sosial.

Tentu saja komentar Jokowi itu langsung ditepis oleh pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy.

"Apa itu layanan sosial dalam konstruksi APBN? Saya nggak ngerti itu," ujarnya saat sesi wawancara dengan Tribunnews.com dalam program On Focus, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: KPK Usut Dugaan Kereta Cepat Whoosh, Budi Arie: Silakan Kalau Ditemukan Pelanggaran Hukum

"Yang saya tahu yang dilihat adalah publik benefit, bukan social services," imbuhnya. 

"Kalau layanan sosial itu bagi para jomblo, orang miskin, anak terlantar, itu social services," katanya lagi. 

"Tapi bagi kereta api cepat yang dilayani adalah para orang kaya, kalimatnya bukan social services," tegas Noorsy.

Menurut Noorsy, polemik ini menunjukkan masalah kompetensi di kalangan pejabat.

Baca juga: Purbaya Sebut Pernyataan Jokowi Soal Whoosh Ada Benarnya Juga Sedikit

"Itu menunjukkan betapa banyak pejabat di Indonesia incompetence," ujarnya. 

"Saya jujur saja, saya menyatakan, betapa banyak pejabat di Indonesia punya jabatan-jabatan tinggi, (tapi) pejabatnya rendah. Dia tidak paham konstitusi, dia juga tidak punya keahlian," tegasnya.

Menurut Noorsy, untuk meluruskan dan menjernihkan soal Whoosh, pemerintah harus segera membuka secara transparan isi perjanjian yang dibuat Jokowi dengan pihak China.

"Siapa yang tahu sekarang perjanjian konsorsium Waskita dengan China, isinya kayak apa? Nggak ada yang terbuka, nggak ada yang tahu," ucapnya. 

"Saya bilang kemarin dalam forum komunikasi, Ayo kita minta, kita bongkar sekarang, karena ini berkaitan dengan GCG, Good Corporate Governance, atau Good Governance pada Waskita atau pemerintahnya, Good Corporate Governance, kita buka saja bisa-bisaan. Siapa sesungguhnya yang bermasalah?" lanjutnya.

Karena itu, Noorsy menyarankan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar isi perjanjian itu.

"Kalau corporate culture-nya, kalau yang namanya political culture-nya, itu seperti sekarang, di tengah yang namanya sistemnya rusak dan busuk, tidak akan pernah bisa memperbaiki yang namanya bureaucratic culture," ucapnya.

"Kemudian apa yang saya sebut sebagai organization culture itu menjadi lebih baik. Prabowo boleh teriak-teriak kemana-mana. Dia boleh, istilah saya, boleh membangun sejuta retorika. Tapi corporate culture-nya, bureaucratic culture-nya, organization culture-nya, corporate culture-nya, tidak berubah habis," lanjut Noorsy. 

"Jadi itu tidak ada di akarnya masalahnya. Jadi bukan cuma sekadar bicara buah, bukan bicara ranting, bicara cabang dan batang. Tidak begitu. Lihat dulu akar masalahnya," tegasnya lagi.

"Saya tidak melihat dari presiden sampai dengan level ke bawah mau memperbaiki itu. Keluar kata kalimatnya, bukan kalimat melakukan resolusi dan solusi yang mendasar. Solusinya hanya melulu pada solusi yang struktural fungsional. Begitu," ucap Noorsy.

Noorsy menyatakan keprihatinannya atas krisis kepercayaan publik yang diperparah oleh komunikasi institusi penegak hukum.

Dia menyoroti inkonsistensi pernyataan KPK yang membuka penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh. 

"Saya sorotin dulu pernyataan KPK ya. Kemarin dia bilang sudah melakukan penyelidikan. Tapi dalam pernyataan itu disebutkan sudah menyelidik sejak awal 2025. Sebelumnya, mereka minta data dan aduan. Kira-kira dari tiga pernyataan tadi ada yang bertentangan?" katanya.

Dalam konteks krisis kepercayaan publik yang sedang coba diperbaiki Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Noorsy menegaskan, aparat penegak hukum seharusnya mendukung upaya perbaikan ini.

"Jangan ikut-ikutan membuat rancu. KPK ikut membangun rancu kepercayaan publik dengan statement kayak gitu," tegasnya.

Dia menekankan bahwa sebagai lembaga anti-rasuah, KPK harus konsisten berada di garis lurus kejujuran untuk mendukung pemulihan kepercayaan publik.

Noorsy juga mempertanyakan langkah KPK yang meminta pengaduan untuk kasus yang ia sebut sebagai ‘kriminalitas luar biasa’ (extraordinary crime).

"Ini mestinya delik umum kok. Mestinya lebih diplomatis lah," tambahnya.

Di sisi lain, Noorsy juga menyoroti pernyataan Purbaya yang menyatakan tidak ingin membayar hutang Whoosh. 

Menurut Noorsy, Purbaya juga salah dalam persoalan ini.

"Ini belum bayar pokok, belum bayar cicilan pokok. Dia baru berjalan 'penak-penak' grace period, baru bayar bunga. Nah, baru bayar bunga saja sudah kena kerugian Rp2 triliun," paparnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menduga lembaga antirasuah itu "takut" mengusut dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

Menurutnya, KPK tidak takut, proses hukum terkait dugaan tersebut masih berjalan.

"Penyelidikan perkara ini, saat ini masih terus berprogres," kata Budi.

Budi memastikan bahwa setiap tahapan penyelidikan dilakukan secara profesional dan tegas untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya.

"Kita pastikan setiap stepnya, setiap tahapannya dilakukan dengan profesional, betul-betul firm untuk mencari dugaan peristiwa tindak pidananya. Bukti-bukti yang valid, petunjuk-petunjuk untuk mengungkap sehingga nanti bisa membuat terang perkara ini," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proses hukum membutuhkan waktu dan KPK akan memberikan informasi perkembangan secara berkala sebagai bentuk transparansi.

Sebelumnya, Mahfud MD secara terbuka menduga KPK takut dalam menangani kasus ini, meskipun ia tidak merinci kepada siapa lembaga tersebut takut.

“Dugaan saya (KPK) takut. Entah takut pada siapa,” kata Mahfud dalam program Kompas Petang di Kompas TV, yang dikutip, Selasa (28/10/2025).

Mahfud adalah salah satu tokoh yang menyoroti dugaan mark up (penggelembungan anggaran) proyek Whoosh. 

Dalam video di kanal YouTube-nya, Selasa (14/10/2025), ia membandingkan biaya proyek per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat," ujar Mahfud kala itu.

Meskipun KPK telah memintanya melapor, Mahfud menyatakan enggan melapor secara resmi namun menegaskan siap jika dipanggil untuk dimintai keterangan.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09