Said Didu Beberkan Perwira Tinggi TNI-Polri di Balik Sengketa Tanah Jusuf Kalla

Ringkasan Berita:

• Tanah seluas 16,4 hektar milik Jusuf Kalla di Makassar diduga dicaplok oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, anak Lippo Group.
• Said Didu menilai pencaplokan itu merupakan permainan mafia tanah yang diduga melibatkan perwira tinggi TNI dan Polri.
• Dugaan diperkuat dari foto eksekusi tanah milik Jusuf Kalla yang kini beredar terbatas.
• Petugas yang bersikap netral sedang dimutasi, diduga bagian dari upaya oligarki mengatur aparat untuk menguasai tanah rakyat.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus sengketa tanah yang dialami oleh mantan Wakil presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla menjadi perhatian publik.

Diketahui, tanah seluas 16,4 hektar yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar itu diduga dicaplok oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, anak dari perusahaan Lippo Group.

Kasus tersebut disoroti oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

Dirinya menegaskan pencaplokan tanah yang diduga dilakukan oleh Lippo Group adalah buah dari permainan mafia tanah.

Lewat status twitter atau x pribadinya @msaid_didu pada Selasa (11/11/2025), Said Didu membeberkan sejumlah perwira tinggi dari TNI hingga Polri yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Fakta eksekusi abal-abal tanah Pak Jusuf Kalla @Pak_JK di Makassar. Ternyata beking mafia tanah yg 'eksekusi' tanah Pak JK," tulis Said Didu menyebutkan sejumlah perwira tinggi (Pati) TNI dan Polri yang terlibat dalam pusara mafia tanah.

"Pati bintang 2 dari Mabes AD, pati bintang 2 dari Korps Marinir, pati Mabes Polri dari 2 unit, dari GMTD (Lippo Group) dikenal dekat dengan Menteri ATR/BPN sekarang," bebernya.

Sejumlah perwira tinggi yang disebutkannya terlibat dalam pencaplokan tanah milik Jusuf Kalla.

Hal itu dikuatkan dari sejumlah potret eksekusi tanah milik Jusuf Kalla yang kini beredar terbatas.

Baca juga: Riwayat Tanah Jusuf Kalla yang Diduga Dicaplok Lippo Group, Beli dari Anak Raja Gowa

"Foto mereka saat 'eksekusi abal-abal' tersebut sudah beredar terbatas," imbuhnya.

Sedangkan, para aparat yang bersikap netral kini dalam posisi sulit.

Mereka akan dimutasi agar tak lagi menangani kasus sengketa tanah antara Jusuf Kalla dan Lippo Group.  

"Aparat di bawah yang bersikap netral, saat ini sedang proses dimutasi. Ini fakta bahwa Oligarki sudah mengatur aparat untuk merampok tanah rakyat," ungkap Said Didu. 

"Bapak Presiden @prabowo seharusnya turun tangan berantas mafia tanah," tambahnya.

Postingan Said Didu ramai ditanggapi masyarakat.