KPK Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh: Tanah Negara Diduga Dijual ke Negara Sendiri

Ringkasan Berita:

• KPK menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh, termasuk kasus tanah milik negara yang dijual kembali ke negara dengan harga tinggi.
• Tanah dibayar jauh di atas harga wajar, menyebabkan potensi kerugian besar. KPK meminta keuntungan ilegal dikembalikan ke kas negara.
• Penyelidikan dimulai awal 2025, dan Mahfud MD sempat menyoroti biaya proyek yang tiga kali lipat lebih mahal dibanding di China.

 

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Salah satu temuan awal KPK, ada tanah milik negara yang dijual kembali ke negara oleh sejumlah oknum.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan lahan proyek nasional tersebut.

Baca juga: Presiden Prabowo Ingin Bayar Utang Whoosh dari Uang Sitaan Koruptor, DPR RI: Harus Transparan itu

“Diduga ada oknum-oknum yang menjual kembali tanah milik negara ke negara. Padahal, tanah itu seharusnya bisa langsung digunakan untuk kepentingan proyek pemerintah,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025), dikutip dari Antaranews.

Menurut Asep, tanah-tanah tersebut dijual dengan harga tidak wajar, bahkan jauh lebih tinggi dari harga pasar.

“Kalau pembayarannya wajar, tidak akan kami perkarakan. Tapi kalau ada mark up, apalagi tanahnya tanah negara, uang itu harus dikembalikan,” katanya.

Ia mencontohkan, jika harga wajar lahan Rp10 miliar tapi dibayar Rp100 miliar, maka kelebihan pembayaran itu harus dikembalikan ke kas negara.

“Negara jadi rugi besar,” tegasnya.

KPK juga meminta pihak-pihak yang terlibat untuk mengembalikan keuntungan tidak sah dari proyek tersebut.

Baca juga: Siap Tanggung Jawab, Begini Cara Prabowo Subianto Bayar Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh

Asep menyebut, pihaknya masih menelusuri lokasi pembebasan lahan yang bermasalah di sepanjang jalur proyek, mulai dari Halim hingga Bandung.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyelidikan kasus dugaan mark up proyek Whoosh telah dimulai sejak awal 2025.

Meski begitu, KPK belum bisa membeberkan detail perkembangan kasus karena masih berada di tahap penyelidikan.

Dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh juga pernah disinggung oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam video di kanal YouTube-nya (14 Oktober 2025), Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya 17–18 juta dolar AS.

“Naik tiga kali lipat. Siapa yang menaikkan, dan uangnya ke mana? Ini harus diselidiki,” ujar Mahfud.

Sumber: Kompas.com

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp