Prabowo Tanggung Jawab Bela Whoosh demi Rakyat, Penyelidikan Dugaan Mark Up oleh KPK Bisa Melempem

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun KA Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025) setelah menjajal perjalanan KRL dari Stasiun Manggarai.
• Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan akan bertanggung jawab penuh terhadap proyek Kereta Cepat Whoosh, yang menurutnya tidak bermasalah dan merupakan bagian dari layanan publik
• Prabowo menyampaikan rencana besar pengembangan jalur kereta Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, guna menurunkan biaya logistik

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Kereta Api (KA) Tanah Abang, di Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Sebelumnya Prabowo tiba di Stasinun KA Tanah Abang setelah menumpang KRL dari Stasiun Manggarai.

Prabowo disambut Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, sebelim, menuju area peresmian di pintu masuk Stasiun Tanah Abang. 

Sebelum meresmikan Stasiun KA Tanah Abang, Prabowo bicara blak-blakan soal kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang belakangan disorot banyak pihak karena diduga ada mark up anggaran dan korupsi di sana.

Whoosh dibangun di era Presiden Jokowi dan kasus dugaan mark-upnya dalam proses penyelidikan oleh KPK.

Namun ternyata Prabowo mengaku akan bertanggung jawab soal Whoosh karena sudah mempelajarinya dan merasa proyek itu wajar, seperti kata Jokowi.

Klaim dan pernyataan Prabowo ini dipastikan bakal melemahkan upaya penyelidikan dugaan mark-up yang dilakukan KPK.

Baca juga: Bos KAI Siap Buka-bukaan Soal Tudingan Dugaan Korupsi Kereta Cepat​​​​ ​​​​​​

"Kereta api kita akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitit dan kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan railway, Trans Sulawesi railway," kata Prabowo.

Ia lalu meminta semuanya tidak usah khawatir dengan ribut-ribut Whoosh.

"Kemudian enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung enggak ada masalah itu," kata Prabowo.

Karenanya Prabowo meminta PT KAI tidak usah khawatir soal utang Whoosh.

"Semuanya enggak usah khawatir. Rakyat kita layani, kita berjuang untuk rakyat kita, teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," ujarnya.

Prabowo menjelaskan Whoosh adalah transportasi publik.

"Di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi. Enggak hitung untuk rugi, tapi manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation," ujarnya.

Menurut Prabowo berdasar informasi yang didapatnya dari Menhub, semua kereta api kita, pemerintah di subsidi 60 persen, danm rakyat bayar 20 persen .

"Ya, ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi," katanyua.

Prabowo mengagakan uang rakyat tidak boleh dicuri karena akan dikembalikan kepada rakyat dengan pelayanan untuk rakyat.

"Jadi jangan jangan khawatir Whoosh. Saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya, itu ya jangan dipolitisasi," katanya,

Selanjutnya, Prabowo menekan tombol simbolis menandai peresmian Stasiun Tanah Abang Baru bersama Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menhub Dudy Purwagandhi, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Dirut KAI Bobby Rasyidin dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. 

KAI Siap Beri Data ke KPK
 
Sebelumnya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), khususnya terkait isu mark up anggaran.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, yang merupakan induk konsorsium BUMN Indonesia di KCIC, memastikan bahwa perusahaan sangat patuh dan taat kepada hukum.

“Kami sangat mendukung permintaan data-data atau kesaksian yang diminta KPK,” kata Bobby seusai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Mengenai pertemuannya di Istana, Bobby Rasyidin menyampaikan, pembahasan dengan Presiden Prabowo tidak banyak menitikberatkan pada masalah Whoosh, melainkan lebih pada layanan kereta Commuter Line, terutama yang beroperasi di wilayah Jabodetabek.

“Beliau (Presiden Prabowo) sedikit menyinggung bahwa ini (masalah Whoosh) akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat,” kata Bobby, mengindikasikan bahwa pembahasan Whoosh akan dilakukan secara terpisah.

KPK sebelumnya elah mengonfirmasi bahwa penyelidikan terhadap dugaan korupsi mark up proyek Whoosh terus bergulir. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan semua pihak yang diperiksa sejauh ini bersikap kooperatif. 

“Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif. Ya, artinya ini juga menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini dan tentunya ini masih akan terus bergulir ya,” ujar Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

KPK Melempem

Sebelumnya Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyoroti lambatnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun KPK telah menyelidiki proyek Whoosh sejak awal 2025, hingga kini progresnya tidak jelas.

Karenanya ia mendesak DPresiden Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk mengusut dugaan kerugian negara dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era Joko Widodo (Jokowi) semakin menguat.

Nama mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, diusulkan untuk memimpin tim tersebut.

“KPK lamban dan melempem,” ujar Muslim (2/11/2025).

Ia menduga pimpinan KPK saat ini tersandera “utang budi” pada Jokowi, sehingga takut mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan penanggung jawab utama proyek tersebut.

Baca juga: Dipanggil ke Istana dan Diskusi 2 Jam dengan Prabowo, Jonan Sebut Tak Bahas Whoosh Tapi Soal Ini

Muslim Arbi memaparkan, dugaan adanya mark up dalam proyek ini sangat terang benderang. Ia membandingkan biaya proyek Whoosh dengan proyek serupa di negara lain.

Investasi proyek KCIC mencapai sekitar US$ 7,27 miliar atau setara Rp 120,38 triliun. 

Sekitar 75 persen pembiayaan proyek yang dimulai sejak 2016 ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Besarnya pembengkakan biaya (cost overrun) menjadi salah satu latar belakang penyelidikan dugaan korupsi tersebut.

Whoosh sendiri resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023 dan menjadi kereta cepat pertama di kawasan Asia Tenggara.

“Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 Km biayanya hampir mencapai Rp120 triliun,” jelasnya.

Sementara di Arab Saudi, proyek kereta cepat dengan jarak 1.500 Km (lebih dari 10 kali lipat) menelan biaya Rp112 triliun.

Dengan perbandingan sederhana ini, publik dapat menilai adanya pembengkakan biaya yang tidak wajar.

Karena KPK dianggap “kagok” dan tidak transparan, pembentukan tim independen dipandang sebagai solusi mendesak untuk menyelamatkan keuangan negara.

Muslim menilai Mahfud MD, dengan latar belakangnya sebagai mantan Hakim MK, adalah sosok yang tepat untuk memimpin tim tersebut.

“Presiden Prabowo harus segera mengeluarkan Keppres untuk bagi Mahfud MD dkk segera bekerja,” tuturnya.

Muslim juga menyarankan agar rencana perpanjangan proyek Whoosh Jakarta-Surabaya tidak dipikirkan terlebih dahulu, mengingat proyek yang ada saat ini masih sarat masalah.

Namun dengan pernyataan Prabowo terbaru, harapan Muslim ini dipastikan hanya angan-angan belaka.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp