Kereta Cepat Whoosh

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh, Mahfud MD Ragukan Luhut Terlibat, Berikut Alasannya

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Mahfud MD Ragu Luhut Terlibat, Ini Alasannya

Kompas TV
MAHFUD RAGUKAN LUHUT - KPK memastikan sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dan mengusut dugaan penyimpangan terkait pengadaan dalam proyek tersebut, setelah sebelumnya dugaan adanya pelanggaran pidana berupa korupsi dalam proyek Whoosh, diungkapkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10/2025). Namun Mahfud ragu Luhut Pandjaitan terlibat dalam perencanaan proyek tersebut yang kini berpotensi korupsi karena ada sejumlah hal janggal dan mencurigakan. 

"Kemudian kenapa terjadi overrun. Itu semua kita tidak katakan itu sudah pasti korupsi. Tidak. Tapi harus diselidiki," ujar Mahfud.

Mahfud mengaku sependapat dengan Jokowi seribu persen yang menyatakan bahwa transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk pelayanan dan mungkin rugi.

"Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu. Yang bilang ada mark-up itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan. Berdasar keahlian dia itu menduga ya kata dia, mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya," kata Mahfud.

Nah, itu semua, menurut Mahfud supaya diteliti karena isu ini sudah menjadi isu yang sangat besar. 

"Kita setujulah kereta apinya bagus. Itu bagi saya tidak harus untung, pasti rugilah namanya untuk peran rakyat. Tetapi tidak boleh juga ada korupsi di situ," kata Mahfud.

Proyek Whoosh Dipaksakan Jokowi

Sebelumnya dalam channel podcast YouTubenya Mahfud mengatakan tidak heran jika megaproyek kereta cepat Jakarta Bandung yang diberi nama Whoosh, hasil kerja sama dengan Cina ternyata membebani anggaran negara dengan jumlah utang yang kini mencapai Rp 116 triliun.

Menurut Mahfud MD, sejak awal megaproyek ini terlalu dipaksakan oleh Presiden Jokowi saat itu.

Sebab awalnya, tambah Mahfud, proyek kereta cepat ini direncanakan dalam perjanjian G2G, atau government to government, dengan pemerintah Jepang, lalu tiba-tiba berubah menjadi B2B atau business to business antara BUMN Indonesia dengan perusahaan Cina.

Bahkan kata Mahfud, saat itu Presiden Jokowi tidak mau mendengar saran dan peringatan dari Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan.

Dimana katanya,, Ignatius Jonan merasa proyek itu tidak visible dan tidak menguntungkan Indonesia.

Namun menurut Mahfud, peringatan Jonan diabaikan Jokowi dan bahkan Jokowi memecat Jonan dari jabatan Menhub.

"Pada awalnya proyek Whoosh ini direncanakan dalam perjanjian G2G, atau government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia," kata Mahfud dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10?2025) malam.

Di mana katanya berdasarkan hitungan ahli dari UI dan UGM, disepakati bahwa proyek Whoosh bisa dibangun dengan bunga 0,1 persen dengan Jepang. 

"Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah Indonesia dibatalkan. Lalu di pindah ke Cina, dengan bunga 2 persen. Dengan overun pembengkakan kemudian menjadi 3,4 persen . Yang terjadi itu. Nah, akhirnya sekarang kita gak mampu bayar," papar Mahfud.

Sumber: Warta Kota
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved