Kereta Cepat Whoosh

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh, Mahfud MD Ragukan Luhut Terlibat, Berikut Alasannya

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Mahfud MD Ragu Luhut Terlibat, Ini Alasannya

Kompas TV
MAHFUD RAGUKAN LUHUT - KPK memastikan sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dan mengusut dugaan penyimpangan terkait pengadaan dalam proyek tersebut, setelah sebelumnya dugaan adanya pelanggaran pidana berupa korupsi dalam proyek Whoosh, diungkapkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10/2025). Namun Mahfud ragu Luhut Pandjaitan terlibat dalam perencanaan proyek tersebut yang kini berpotensi korupsi karena ada sejumlah hal janggal dan mencurigakan. 

Bukan itu saja, menurut Mahfud, dirinya ragu, Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu menjabat Menko Maritim dan Investasi terlibat dalam dugaan korupsi Whoosh.

"Bahkan saya juga ragu ya, meskipun orang boleh boleh saja berspekasi. Ragu kalau Pak Luhut itu terlibat di sini. Karena Pak Luhut itu baru diberi tugas sesudah kasus ini bocor dan bosok. Tahun 2020 kan Pak Luhut baru diberi tugas nangani ini," ujar Mahfud.

Jadi menurut Mahfud, tahun sebelumnya Luhut Pandjaitan tidak ikuti diproyek ini karena bukan bidangnya.

"Tetapi tahun 2020 Pak Luhut disuruh menyelesaikan kasus ini. Lalu ya inilah perkembangannya. Sehingga bukan saya membela Pak Luhut. Saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal kasus ini dan tidak ada yang nyebut kalau di awal ikut. Dia baru tahun 2020 disuruh nyelesaikan dan kata Pak Luhut barang itu sudah busuk gitu," ujar Mahfud.

Selain itu, Mahfud mengaku mengetahui karakter Luhut Pandjaitan yang jika diberi tugas oleh Presiden, akan melaksanakannya sampai tuntas.

"Dan saya tahu karakternya Pak Luhut itu, kalau diberi tugas oleh Presiden itu sama dengan militer pada umumnya. Kalau yang memerintah atasan harus diselesaikan. Tidak banyak mempersoalkan, ya dia selesaikan gitu. Tapi kalau ada apa-apa, kalau di militer itu, yang bertanggung jawab ya atasannya yang memberi tugas itu," kata Mahfud.

Juga dalam hal ini kata Mahfud, Luhut sikapnya akan menyelesaikan karena diminta Presiden untuk diselesaikan.

"Sama dengan ketika kasus IKN. Masalah pembebasan tanah dan sebagainya. Di rapat kabinet berkali-kali terjadi pertentangan Bu Sri, Siti Nurbaya dengan menteri lain. Pak Luhut ditunjuk oleh Pak Presiden. Pak Luhut saya beri waktu 1 minggu selesai ya. Siap Pak selesai. Selesai gitu," ujar Mahfud menirukan perintah Presiden dan jawaban Luhut.

Hal itu kata Mahfud, karena cara kerja militer seperti Luhut memang seperti itu.

"Nah sama, menurut saya ya, soal kereta cepat ini menurut saya tidak terlibat. Tapi nanti silakan saja. Apakah Pak Luhut terlibat dari awal atau tidak? Setahu saya dia 2020, pada periode kedua. Saya juga masuknya periode kedua. Jadi tidak tahu-menahu kasus yang begini karena sudah jadi 2015- 2016. Sudah selesai, kontrak dengan segala dramanya itu, kita gak gak tahu," jkata Mahfud.

Menurut Mahfud awal penyelidikan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan proyek ini bisa dimulai pada saat proses pembuatan kontrak.

"Pada saat proses pembuatan kontrak, ya. Pemindahan kontrak dari Jepang ke Cina itu patut dipertanyakan. Meskipun bisa saja orang mengatakan itu kan biasa dalam bisnis gitu, tapi menurut saya tetap mencurigakan," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan ada juga orang yang membahas wajar angka proyek naik, karena Jepang pakai yen dan Cina pakai mata uang lain.

"Tapi kalau saya kan ukurannya pada waktu itu dolar ngitungnya. Entah Jepang, entah Cina, entah Indonesia kan ukurannya dolar. Jadi menurut saya gak bisa dikait-kaitkan dengan perbedaan kurs antara negara Cina dan Jepang, karena bagi Indonesia sama-sama dolar," kata Mahfud.

Karenanya menurut Mahfud kenapa kontrak dipindah dari Jepang ke Cina, bisa menjadi awal mulai penyelidikan.

Sumber: Warta Kota
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved