APBD DKI 2026 Disetujui Rp81,3 Triliun, Pramono Pastikan Subsidi Pangan Tetap Aman

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 81,3 triliun digelar di Ruang Rapat Paripurna, gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada pemotongan terhadap subsidi pangan maupun bantuan sosial (bansos) dalam anggaran tersebut.

Pihaknya, kata dia, akan mengkaji ulang soal subsidi pangan dalam APBD 2026.

"Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespons masukan dari anggota dewan. Saya sampaikan, tidak ada pemotongan untuk hal itu," imbuhnya.

"Kalau nanti memang masih perlu adanya perubahan, tentu akan kami lakukan di APBD Perubahan. Tapi yang jelas, nggak ada pemotongan," imbuhnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat turun hingga Rp 15 triliun, total APBD 2026 tetap disepakati sebesar Rp 81,3 triliun.

"Walaupun dipotong DBH kita Rp 15 triliun, jadi APBD kita kita ketuk Rp 81,3 triliun. Untuk bansos, insyaallah tidak ada pemotongan. Semua program tetap berjalan untuk 10 bulan dulu, nanti dianggarin lagi di perubahan," jelas Khoirudin.

DPRD DKI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Jakarta, mulai dari perbaikan distribusi program pangan bersubsidi, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga audit terhadap sejumlah BUMD seperti Pasar Jaya dan TransJakarta.

Di bidang kesejahteraan rakyat, DPRD DKI meminta agar program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan sekolah gratis diperluas, serta menyoroti pentingnya percepatan revitalisasi puskesmas dan rumah sakit di berbagai wilayah Jakarta.

Sementara itu, dalam laporan Badan Anggaran DPRD DKI yang dibacakan anggota dewan Ramli HI Muhammad, disebutkan total APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp 81,3 triliun.

Rinciannya terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 71,4 triliun, Belanja Daerah Rp 74,2 triliun, dan defisit Rp 2,83 triliun. Defisit itu ditutup dari pembiayaan daerah sebesar Rp 9,87 triliun.

Rapat sempat ricuh

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar Rapat Paripurna terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2026.