Beban PAM Jaya Berat, Air Baku tak Ada dan Kebocoran Tinggi, Transformasi Tak Bisa Ditunda

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta menilai transformasi tata kelola air di Ibu Kota sudah mendesak dan tidak bisa lagi ditunda.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali mengatakan, air adalah sumber kehidupan, dan hampir semua kitab suci menyebut air sebagai lambang surga.

“Namun ironinya, Jakarta dengan 13 sungai dan 76 anak sungai, tak satu pun yang layak jadi air baku. Semua tercemar limbah,” kata Firdaus di acara ‘Implementasi Smart Water Management untuk 100 Persen Layanan Air Jakarta’, yang digelar di Pressroom Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Firdaus mengingatkan, cakupan layanan air perpipaan di Jakarta masih rendah, yakni di bawah 50 persen, sementara secara nasional hanya sekitar 20 persen.

Baca juga: Privatisasi PAM Jaya Memicu Pro Kontra, LSM: Pengelolaan Air Bersih Justru Jadi Baik

“Pipanya ada, tapi airnya sering tidak mengalir,” ujarnya.

Dia juga menyoroti tingginya tingkat kehilangan air atau non revenue water (NRW) di Jakarta yang mencapai 45-47 persen.

Menurutnya, angka itu merupakan salah satu yang terburuk di dunia untuk kota berpenduduk di atas lima juta jiwa.

Baca juga: Perkuat Layanan Air Jakarta, PAM Jaya Hadirkan Mobile Lab dan Aplikasi Lapor PAM

“Tantangan PAM Jaya tidak ringan, memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran masif ini,” ungkapnya.

Selain itu, Firdaus menekankan ketergantungan Jakarta pada pasokan dari luar wilayah yang sangat berisiko.

“Lebih dari 80 persen air bersih Ibu Kota disuplai dari Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kali Malang). Kalau ada gangguan di Kali Malang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air ibu kota,” jelasnya.

Dia menegaskan, perubahan PAM Jaya menjadi Perseroda bukan privatisasi, melainkan langkah membuka ruang manajemen yang lebih transparan.

Baca juga: Fraksi PAN Tolak Rencana Perubahan Status PAM Jaya Jadi Perseroda Demi IPO

“Tidak ada hubungannya dengan swastanisasi. Kendali penuh tetap ada di PAM Jaya. Justru ini kesempatan untuk membangun trust (kepercayaan) publik melalui tata kelola yang terbuka,” tegasnya.

Firdaus juga mengingatkan bahaya penurunan muka tanah, ekstraksi air tanah dalam, hingga ancaman rob yang terus menghantui Jakarta.

“Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni," ujarnya. 

"Solusinya jelas percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran, dan perkuat sistem pertahanan pesisir,” imbuhnya.