Dedi Mulyadi Bagi-bagi Uang untuk Warga Terdampak Penutupan Tambang di Bogor

Ringkasan Berita:

• Kebijakan penutupan tambang di Bogor Barat mengguncang ekonomi lokal, membuat ribuan warga di tiga kecamatan kehilangan mata pencaharian dalam sekejap.
• Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan langsung, menyalurkan bantuan tunai Rp3 juta per bulan untuk 9.628 warga terdampak, tapi pencairannya tak sesederhana yang dibayangkan.
• Total kompensasi bisa mencapai Rp9 juta per kepala keluarga, namun sebagian dana baru akan cair pada Januari 2026 karena keterbatasan anggaran tahun berjalan.

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Penutupan operasional tambang di wilayah Bogor Barat berdampak pada perekonomian masyarakat.

Ribuan warga di Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Untuk mencegah gejolak yang mulai muncul di masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan bagi warga terdampak.

Sebanyak 9.628 warga di Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang menerima bantuan uang tunai Rp 3 juta dari Pemprov Jawa Barat selama tiga bulan ke depan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meninjau langsung proses penyaluran bantuan kompensasi bagi warga yang terdampak penutupan aktivitas tambang ini di Aula Setda Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, pada Senin (3/11/2025).

“Apa yang saya sampaikan sebelumnya, kini mulai kita laksanakan. Untuk tahap pertama, para penerima mendapatkan sekitar Rp 3 juta karena anggarannya baru sebagian dialokasikan dalam APBD 2025,” kata Dedi di Cibinong.

Baca juga: Suwardi Girang Dapat Uang Cuma-cuma dari Dedi Mulyadi Imbas Penutupan Tambang di Bogor

Menurutnya, bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari kebijakan penghentian kegiatan tambang di kawasan tersebut.

"Kami juga telah menyiapkan anggaran lanjutan untuk tahun berikutnya," papar Dedi. 

Secara teknis, 9.628 warga akan mendapatkan uang tunai Rp 3 juta pada akhir 2025 ini. Sisanya akan dicairkan pada Januari 2026.

“Tahun 2026 nanti sudah kita siapkan kembali untuk pembayaran dua bulan berikutnya. Jadi, hari ini disalurkan Rp3 juta, dan pada Januari mendatang akan ditambahkan Rp 6 juta, sehingga total kompensasi yang diterima mencapai Rp 9 juta,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa bantuan kompensasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut, mulai November hingga Januari.

“Pemprov Jabar menyalurkan bantuan sebesar Rp 3 juta per bulan selama tiga bulan, yakni November, Desember, dan Januari,” kata Rudy.

Namun, Rudy menambahkan bahwa untuk bantuan bulan Desember, pencairannya akan dilakukan pada awal tahun 2026 karena belum termasuk dalam postur anggaran tahun berjalan.

“Bantuan bulan Desember baru akan direalisasikan pada Januari 2026 dengan nilai Rp6 juta sekaligus untuk pembayaran bulan Desember dan Januari,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan mencapai sekitar 9.000 kepala keluarga (KK) yang tersebar di tiga kecamatan terdampak.

“Kurang lebih 9.000 KK sudah terdata. Namun, sesuai arahan Pak Gubernur, data ini akan terus diverifikasi agar tidak ada warga yang merasa terlewat atau menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya.

Suwardi Girang Dapat Uang Cuma-cuma

Senyum Sumardi mengembang saat menerima bantuan uang tunai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Aula Setda Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, pada Senin (3/11/2025).

Warga Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, ini lega karena bisa mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya.

Selama sebulan terakhir, Sumardi kehilangan mata pencaharian sebagai supir truk tambang akibat kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) menutup aktivitas tambang di wilayah Kabupaten Bogor Barat sejak akhir September 2025.

"Alhamdulilah, saya bersyukur mendapatkan dana kompensasi dari Pemprov Jawa Barat," kata Sumardi.

Baca juga: Di Depok, Dedi Mulyadi Bertemu Pengusaha Tambang Jawa Barat, Berikan 76 Izin Usaha Pertambangan

Sejak kehilangan pekerjaan sebulan terakhir ini, Sumardi mengaku bekerja sebagai kuli bangunan untuk menghidupi istri dan 3 orang anaknya.

"Semoga rencana Pak KDM merekrut supir truk tambang bekerja di Pemprov Jawa Barat bisa direalisasikan," ungkap Sumardi.

Kepala Desa Lumpang, Muhamad Rodis Faisal, berharap warganya yang belum terverifikasi mendapatkan dana kompensasi baru 169 kepala keluarga.

"Kami berharap, warga kami yang belum terdampak dan memang benar terdampak penutupan sementara usaha tambang, bisa juga mendapatkan dana kompensasi," ujar Muhamad Rodis Faisal.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.