Efisiensi Anggaran
DPRD Kabupaten Bekasi Desak Perampingan OPD untuk Efisiensi Anggaran, Bupati Terkesan Lambat
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terkesan lambat merespons desakan DPRD agar segera merampingkan OPD demi efisiensi anggaran.
Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
lihat foto
Hal ini memaksa pemerintah kabupaten setempat agar berfikir lebih keras untuk mencari sumber-sumber penerimaan daerah hingga menghemat pengeluaran, guna menyokong pembiayaan kebutuhan pembangunan.
"Jika perangkat daerah dirampingkan, maka beban daerah terhadap tambahan penghasilan pegawai (TPP) bisa berkurang sehingga dana tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain,” jelasnya.
Ade Sukron berharap agar usulan yang disampaikan DPRD dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Bekasi di 2026.
Menurutnya, perampingan OPD adalah langkah yang lebih bijak dibandingkan dengan mengurangi alokasi belanja untuk pembangunan, yang justru dapat berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami hanya memberikan rekomendasi berdasarkan situasi yang ada. Keputusan tetap berada di tangan Pemerintah Daerah. Namun, saya meyakini bahwa perampingan OPD adalah pilihan yang lebih bijak daripada harus mengorbankan belanja pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat,” katanya.
| Purbaya Ubah Efisiensi Anggaran Sri Mulyani: Itu Bukan Efisiensi Tapi Motong Anggaran, Efisiensi Itu |
|
|---|
| Gubernur Pramono Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Berlaku Untuk Kartu Jakarta Pintar dan KJMU |
|
|---|
| Pemkab Bekasi Sukses Ikuti Saran Presiden Prabowo Soal Efisiensi Anggaran, Surplus Hingga Rp 4,62 M |
|
|---|
| Dampak Efisiensi Anggaran Mengerikan, 70 Persen Hotel di Jakarta akan PHK Karyawan |
|
|---|
| Efisiensi Anggaran, Pemkab Bekasi Malah Guyur Rp80 M ke Instansi Vertikal, Ada Rehab Rumdin dan Lift |
|
|---|
