DPRD Kabupaten Bekasi Desak Perampingan OPD untuk Efisiensi Anggaran, Bupati Terkesan Lambat

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengaku belum memikirkan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Padahal, perampingan OPD itu diusulkan DPRD Kabupaten Bekasi sebagai upaya efisiensi anggaran untuk secepatnya dilakukan.

Baca juga: Ade Kuswara Kunang Tunjuk Ida Farida sebagai Plh Sekda Kabupaten Bekasi

"Itu belum dibahas, berarti kan tujuan perampingan ini untuk efesiensi anggaran," ujarnya, Kamis (20/11/2025). 

"Nah, ini saya belum ada pembahasan dinas atau badan yang akan dirampingi,” imbuh Ade Kuswara.

Meski demikian, kata Ade, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menanggapi dan menindaklanjuti usulan DPRD tersebut.

Pasalnya, usulan tersebut dinilai relevan dan mampu menekan pembiayaan daerah secara signifikan di tengah pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Baca juga: Era Efisiensi Anggaran, DPRD Kota Bekasi Pastikan Sektor Layanan Publik Tidak Terdampak

"Kalo itu memungkinkan akan mengefesiensikan dan relevan di Kabupaten Bekasi yak mungkin, nanti akan dibahas," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengusulkan adanya perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah setempat.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya menekan tingkat pembiayaan daerah dan demi efisiensi anggaran.

"Perlu adanya pengkajian ulang terhadap struktur kelembagaan pemerintahan daerah, dari hasil pembahasan KUA-PPAS, kami melihat banyak bagian atau bidang dalam OPD yang programnya saling beririsan," kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, Minggu (9/11/2025).

Ade menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini cukup memprihatinkan, terutama karena besarnya anggaran yang terserap untuk belanja pegawai dibandingkan dengan alokasi untuk belanja pembangunan.

Perampingan OPD tidak akan menganggu pelayanan. Apalago banyak bidang yang masih saling beririsan, sehingga bisa digabungkan.

"Misalnya di Dinas Perdagangan dengan Perindustrian, Perindustrian dengan Pariwisata. Termasuk Bappeda dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah itu bisa dimerger, termasuk OPD lainnya,” ungkap Ade Sukron.

Dalam postur APBD, baik pada anggaran perubahan tahun ini maupun APBD 2026 mendatang, diakui Ade alokasi belanja pegawai mengalami peningkatan signifikan.

Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah ASN PPPK yang kini mencapai belasan ribu orang. Situasi ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi besaran dana transfer ke daerah pada tahun depan

Hal ini memaksa pemerintah kabupaten setempat agar berfikir lebih keras untuk mencari sumber-sumber penerimaan daerah hingga menghemat pengeluaran, guna menyokong pembiayaan kebutuhan pembangunan.

"Jika perangkat daerah dirampingkan,  maka beban daerah terhadap tambahan penghasilan pegawai (TPP) bisa berkurang sehingga dana tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain,” jelasnya.

Ade Sukron berharap agar usulan yang disampaikan DPRD dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Bekasi di 2026.

Menurutnya, perampingan OPD adalah langkah yang lebih bijak dibandingkan dengan mengurangi alokasi belanja untuk pembangunan, yang justru dapat berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami hanya memberikan rekomendasi berdasarkan situasi yang ada. Keputusan tetap berada di tangan Pemerintah Daerah. Namun, saya meyakini bahwa perampingan OPD adalah pilihan yang lebih bijak daripada harus mengorbankan belanja pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat,” katanya.