Berita Bekasi

Era Efisiensi Anggaran, DPRD Kota Bekasi Pastikan Sektor Layanan Publik Tidak Terdampak

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti mengatakan budaya efisiensi memang harus dijalankan.

Penulis: Rendy Rutama | Editor: Feryanto Hadi
Ist
EFISIENSI- Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti bicara soal efisiensi anggaran 

Laporan jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra


WARTAKOTALIVE.COM, KOTA BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memastikan sektor layanan publik tidak tersentuh efisiensi anggaran.

Seperti diketahui, efisiensi anggaran direncanakan mencapai Rp 156 Miliar (M) tahun 2026 mendatang.

Sebagai dampak dari pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diberlakukan pemerintah pusat

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti mengatakan budaya efisiensi memang harus dijalankan.

"Efisiensi diantaranya seperti mengurangi pengadaan alat tulis kantor makan minum dan perjalanan dinas tapi kami pastikan efisiensi tidak berkaitan langsung dengan urusan pelayanan publik," kata Evi dikutip Rabu (12/11/2025).

Baca juga: DPRD Kota Bekasi Rancang Perda Garasi dan Angkutan Jalan

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) akan melakukan efisiensi pada sektor anggaran di luar kepentingan publik 

Diantaranya seperti anggaran kegiatan seremonial pengadaan alat tulis kantor pengadilan makna dan minum serta anggaran lain yang bukan prioritas 

"Program kemasyarakatan dan pelayanan dasar tidak akan kami sentuh efisiensi ini momentum bagus untuk memastikan setiap anggaran nantinya tepat sasaran," kata Tri, Kamis (9/11/2025).

Tri menjelaskan satu upaya efisiensi yang akan dilakukan pihaknya yakni dengan memanfaatkan mobil listrik sebagai kendaraan dinas bagi para pejabat dengan aturan sewa.

Selain upaya efisiensi anggaran, hal itu sebagai penertiban aset kendaraan milik daerah.

Sistem sewa mobil listrik dipilih untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan dan kehilangan aset kendaraan seperti yang kerap terjadi sebelumnya. “Banyak kendaraan milik pemerintah Kota Bekasi yang seharusnya sudah diserahterimakan, tapi masih berada di pihak-pihak tertentu. Akibatnya, neraca keuangan kita jadi tidak baik,” jelasnya. (M37)

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved