Mutasi Jabatan

250 ASN di Pemkot Bekasi Dirotasi dan Dimutasi, DPRD Pertanyakan Dasar Pertimbangan, Panggil Sekda

Tayang: Jumat, 31 Oktober 2025 22:32 WIB

Penulis: Rendy Rutama | Editor: Budi Sam Law Malau

250 ASN di Pemkot Bekasi Dirotasi dan Dimutasi, DPRD Pertanyakan Dasar Pertimbangan, Panggil Sekda

Wartakotalive.com/ Rendy Rutama

ROTASI ASN BEKASI - Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Rizku Topananda mempertanyakan kebijakan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 250 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Rizky Topananda memahami jika rotasi dan mutasi tersebut penting dilakukan untuk memperkuat kinerja pelayanan publik, hanya saja ia meminta proses yang dilakukan harus berlangsung secara profesional dan transparan.

Baca Selanjutnya:

KSPSI Duga Pabrik Ban Michelin di Cikarang Bekasi Lakukan Praktik Kejam pada Buruh

“Dalam waktu dekat kita akan ajak rapat bersama dinas atau badan-badan terkait dengan proses mutasi-rotasi. Akan kami panggil BKPSDM, Sekda, pihak-pihak yang domainnya terlibat dalam proses mutasi-rotasi," tegasnya.

Namun Rizky mengungkapkan saat ini masih terlalu dini untuk menentukan apakah pejabat yang baru dilantik sudah sesuai dengan job description atau tupoksi masing-masing.

“Menurut kami masih terlalu dini untuk menilai, untuk menilai pas dan tidaknya terhadap 250 orang ini. Maka kami beri waktu, kami beri waktu sampai batas waktu tertentu. Kami lakukan proses pengawasan dan proses evaluasi. Jadi kalau ternyata tidak maksimal kinerjanya, kita berhak untuk menyampaikan hasilnya,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto melantik 250 pejabat struktural di lingkungan Pemkot, Balai Patriot, Kecamatan Bekasi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Tri didampingi Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi serta Ketua dan Sekretaris TP PKK Kota Bekasi, saat melakukan pelantikan.

Ia berpesan kepada para ASN yang dilantik soal pentingnya integritas, profesionalisme, serta komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang transparan dan berorientasi pelayanan publik.

“Jika ada yang mengetahui praktik jual beli jabatan, sampaikan langsung kepada saya. Ini demi kemajuan bersama dan komitmen kita untuk membangun pemerintahan yang bersih,” kata Tri, Rabu (29/10/2025). (m37)

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp

Sumber: Warta Kota