Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah memandang, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendatangi para demonstran sangatlah tepat.
Meski gejolak penolakan itu berasal dari kebijakan pemerintah pusat, namun Anies tetap memiliki kewajiban untuk menenangkan warganya yang protes terhadap kebijakan itu lewat unjuk rasa yang berujung ricuh.
“Anies mengambil momen yang tepat dari sisi pencitraan kalau dalam artian politik. Dan itu (kedatangan ke massa) juga bentuk tanggung jawab dia (Anies) sebagai kepala daerah,” kata Trubus saat dihubungi pada Kamis (8/10/2020) malam.
• Detik-detik Massa Timpuk Mobil Kapolres, Wakapolres dan Dandim Bekasi Kota saat Patroli
• Anies Baswedan Khawatir Ada Klaster Covid-19 pasca-Aksi Penolakan UU Cipta Kerja
Trubus mengatakan, kehadiran Anies ke massa juga bisa dikatakan mewakili kehadiran pemerintah pusat yang berhalangan hadir dalam aksi unjuk rasa itu.
Apalagi Anies yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu, telah berjanji akan membahas soal penolakan tersebut bersama para gubernur lainnya.
“Jadi yang muncul itu tanggung jawab dia sebagai gubernur, karena presidennya nggak ada. Artinya pemerintah pusat tidak menghadiri, yah dia sebagai penguasa wilayah Jakarta dan sementara demonstrasinya di situ jadi dia datang,” jelasnya.
• Anies Baswedan Sebut 11 Halte Transjakarta Rusak, Biaya Perbaikan Sekitar Rp 25 miliar
“Seperti halnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang datang menemui massa. Jadi, sama menunjukkan ada tanggung jawab sebagai kepala daerah,” tambahnya.
Namun dibalik itu, Trubus memandang ada kesan politik saat kedua kepala daerah itu mendatangi massa.
Kesan politik yang dimaksud adalah membangun kepercayaan publik bahwa mereka ada di barisan masyarakat.
“Yah sedikit pencitraan politik, termasuk (gubernur) Jawa Barat juga. Karena Jawa Barat juga menyatakan ketidaksetujuannya juga kan, bahkan mengirim surat kepada presiden untuk mengeluarkan Perppu,” katanya.
• Cegah Penularan Covid-19, Sebelum Berkumpul dengan Keluarga Demonstrans Disarankan Bersihkan Diri
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, akan melakukan pertemuan dengan seluruh gubernur yang ada di Indonesia secara virtual pada Jumat (9/10/2020). Pertemuannya itu dalam rangka membicarakan aspirasi masyarakat yang menolak adanya UU Cipta Karya.
Hal itu dikatakan Anies kepada para demonstran di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Kamis (8/10/2020) malam.
Selain menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
• Ingin Jemput Anaknya yang Diamankan Polisi karena Ikut Demo, Emak-emak Bersitegang dengan Petugas
“Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi jadi aspirasi, besok itu (Jumat, 9/10/2020) akan kami teruskan,” kata Anies.
Anies ingin ajak rapat para gubernur se Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, akan melakukan pertemuan dengan seluruh gubernur yang ada di Indonesia secara virtual pada Jumat (9/10/2020).
Pertemuannya itu dalam rangka membicarakan aspirasi masyarakat yang menolak adanya UU Cipta Kerja.
Hal itu dikatakan Anies kepada para demonstran di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Kamis (8/10/2020) malam.
• Anies Baswedan Sebut 11 Halte Transjakarta Rusak, Biaya Perbaikan Sekitar Rp 25 miliar
• Mengharukan, Momentum ketika Seorang Anggota Brimob Iba dengan Anak STM dan Para Demonstran
Selain menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi jadi aspirasi, besok itu (Jumat, 9/10/2020) akan kami teruskan,” kata Anies.
Menurut Anies, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.
Karena itu, Anies akan membahas aspirasi tersebut di tingkat APPSI yang kemudian hasilnya akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
• Ingin Jemput Anaknya yang Diamankan Polisi karena Ikut Demo, Emak-emak Bersitegang dengan Petugas
“Hari ini kami menghormati hak warga negara, karena itu tadi kami dengar apa yang jadi aspirasi. Saya ingin kepada semua memastikan hak itu terjaga dan hak itu tidak hilang karena itulah negeri kita yang disebut sebagai negeri merdeka,” ujar Anies.
“Besok (Jumat, 9/10/2020) akan kami lakukan pertemuan itu. Jadi saya pastikan apa yang tadi disampaikan, akan diteruskan dan teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan adalah tanggung jawab kita semua,” tambah Anies.
• Dari 1000 Pemuda yang Diamankan pada Aksi Tolak Omnibus Law, 34 Orang Diantaranya Reaktif Covid-19
• Aksi Tolak UU Cipta Kerja di DPRD Kota Tangsel, Massa Pendemo dan DPRD Bikin Perjanjian Tertulis
Kepada wartawan, Anies mengaku pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan seluruh komponen masyarakat terhadap UU Cipta Karya. Apalagi aspirasi itu datangnya tidak hanya dari Jakarta, tapi dari berbagai daerah lain di Indonesia.
“Saya sampaikan agar kita bisa menahan diri untuk terus menyampaikan aspirtasi dengan tertib dan baik,” jelasnya.
Belasan halte rusak
Anies Baswedan menyatakan, ada 11 halte bus Transjakarta yang rusak akibat aksi unjuk rasa UU Cipta Karya di Ibu Kota pada Kamis (8/10/2020).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini berjanji akan memperbaiki seluruh fasilitas rusak itu agar masyarakat dapat kembali terlayani dengan baik.
“Seluruh fasilitas umum akan berfungsi kembali malam ini insyaAllah bersih. Dari tadi siang semua jalan, semua fasilitas umum akan bisa aman. Ada halte yang rusak total ada 11, ini akan kami perbaiki semua,” kata Anies saat meninjau Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Kamis (8/10/2020) malam.
• Jalan Thamrin Porak Poranda, Demonstran Penolak UU Ciptaker Ngamuk, MRT Diperpendek Rutenya
• Dari 1000 Pemuda yang Diamankan pada Aksi Tolak Omnibus Law, 34 Orang Diantaranya Reaktif Covid-19
Menurut Anies, halte Transjakarta yang terbakar tidak akan bisa dipakai pada Kamis (8/10/2020) malam.
Bagi halte besar yang rusak parah seperti Halte Bundaran HI, akan dibuatkan halte sementara agar pelayanan kepada penumpang bisa terus dilakukan.
Berdasarkan pendataannya, total biaya kerusakaan itu mencapai Rp 25 miliar.
“Halte yang terbakar tentu tidak bisa malam ini, jadi halte-halte masih diukur seberapa besar nanti yang rusak total akan disiapkan halte sementara. DKI yang akan dibayai tadi sudah diprediksi sudah dihitung kira-kira Rp 25 miliar,” ujar Anies.
• Polisi Tembakkan Gas Air Mata, Massa di Jalan Chairil Anwar Bekasi Bubar
• Aksi Tolak UU Cipta Kerja di DPRD Kota Tangsel, Massa Pendemo dan DPRD Bikin Perjanjian Tertulis
Berdasarkan data di lapangan, halte Transjakarta di sepanjang Jalan MH Thamrin sampai Kawasan Harmoni dirusak massa. Misalnya Halte Bundaran HI, Halte Tosari, Halte Sarinah, Halte Harmoni dan sebagainya.
Namun halte yang mengalami rusak berat adalah Halte Bundaran HI dan Halte Sarinah.
Rusuh di Jalan MH Thamrin
Massa dari kalangan mahasiswa masih memenuhi sekitar Jalan Raya MH Thamrin, Gambir, Jakarta Pusat.
Pengamatan Wartawan TribunJakarta.com di lokasi pukul 16.26 WIB pada Kamis (8/10/2020), sejumlah fasilitas umum dirusak massa.
Kawasan Thamrin yang biasa terlihat megah pun menjadi porak poranda.
• Polisi Kirim 12 Pengunjuk Rasa yang Reaktif Covid-19 ke Tempat Isolasi di Pademangan
• Demo UU Cipta Kerja, Dari Kisah Dosen Beri Nilai A, Sampai Mulai Ricuh di Beberapa Kota
Terlihat pos polisi di Jalan MH Thamrin, tepatnya di seberang Gedung Jaya rusak. Kaca-kaca pos pecah.
Sejumlah kamera CCTV yang terpasang di atas pos turut dirusak.
Sementara itu lampu merah di seberang pos juga dirusak oleh massa.
Mereka juga membakar sejumlah cone dan pagar seng.
Kepulan asap hitam membumbung di sekitar perempatan Jalan MH Thamrin.
• Legenda Persita Tangerang Ini Begitu Bangga Timnya Masuk Liga 1
Mereka juga berbuat vandalisme dengan mencorat-coret fasilitas umum.
Para mahasiswa yang turun ke jalan beralasan menentang keputusan UU Cipta Kerja yang baru disahkan itu.
Pengendara terpaksa harus mencari jalan alternatif lantaran Jalan MH Thamrin masih diblokade.
Sampai berita ini diturunkan belum ada tanda-tanda mahasiswa akan meninggalkan lokasi.