Baca tanpa iklan
Sebab, jika dia bilang, khawatir awak media akan mengikutinya.
"Ya rahasia dong, nanti kalian ngikutin lagi ah," selorohnya, di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti berharap semua kebijakannya dapat dipertahankan pemerintahan selanjutnya.
• Jokowi Targetkan Tahun 2045 Pendapatan Masyarakat Indonesia Rp 27 Juta per Bulan, Bisa?
Menurutnya, kebijakan yang dibuat oleh kementerian yang ia pimpin terbilang bagus.
"Semuanya, semua kebijakan kita (KKP), karena kebijakan yang kita lakukan sudah bagus," ujarnya di Kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
• Tidak Dilibatkan Jokowi Pilih Menteri Seperti pada 2014, Ini Kata KPK
Salah satunya, ujar Susi Pudjiastuti, program menenggelamkan kapal dalam negeri maupun asing yang terbukti melakukan illegal fishing.
Ia menuturkan, cara tersebut ampuh dan membuat pemilik kapal jera untuk mengulangi perbuatannya tersebut, ketimbang menyita dan melelang kapal tangkapan.
"Ya mesti ditenggelamkan dong (kapal). Kalau disita, ditangkap lagi, kita berapa kali kita menangkap kapal yang sudah ditangkap."
• Bantah Penikaman Wiranto Rekayasa, Sekjen PDIP: Hanya Hanum Rais yang Tidak Percaya
"Terus dilelang, dibeli sama yang punya, balik lagi, nangkap lagi, emang kita kurang kerjaan? Tenggelamkan saja," tegasnya.
"Penalti tidak akan menyelesaikan persoalan, bisa dipakai untuk nyolong lagi," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, pernah beberapa kali meminta dan mengingatkan menteri asal Pangandaran itu, agar berhenti menenggelamkan kapal.
• Jokowi: Tol Langit Jangan Digunakan untuk Ujaran Kebencian, Hoaks Apalagi
Namun Susi Pudjiastuti tak peduli. Sejak memimpin KKP, terhitung 556 kapal yang dimusnahkan, sebagian besar berasal dari Vietnam dan Filipina.
Rinciannya, 321 kapal berbendera Vietnam, 92 kapal Filipina, 24 kapal Thailand, 87 kapal Malaysia, Papua Nugini 2 kapal, RRT 3 kapal, Nigeria 1 kapal, Berlize 1 kapal, dan 26 kapal Indonesia.
Saat disinggung mengenai apakah ia tetap ingin menjadi pembantu Presiden, Susi Pudjiastuti enggan menerima pertanyaan dari awak media.
• Meski Belum Dapat Pemberitahuan Demonstrasi Mahasiswa, Polisi Tutup Jalan Depan DPR Sejak Senin Pagi
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga berharap Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, terus dipertahankan.