Tidak Dilibatkan Jokowi Pilih Menteri Seperti pada 2014, Ini Kata KPK

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif angkat suara terkait pihaknya yang tidak dilibatatkan dalam pemilihan menteri kabinet Jokowi periode 2019-2024.

Laode M Syarif menyebut pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri.

• Kakek Ini 13 Tahun Tinggal di Gubuk Bekas Kandang Ayam, Lumpuh Total dan Sebatang Kara

Dia pun meyakini Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan beintegritas untuk duduk di kursi menteri.

"Itu hak prerogatif Presiden."

"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019).

• FOTO-FOTO Penampakan Gerbong LRT Jabodebek, Tarifnya Bakal Dipatok Rp 12 Ribu

Namun, Laode M Syarif berharap nama-nama yang dipilih Jokowi untuk duduk di kursi kabinet nanti, merupakan sosok yang berintegritas.

"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," harapnya.

Pada penyusunan kabinet periode 2014-2019, Jokowi melibatkan KPK, dengan menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri.

• Pengamat Nilai Tak Bijak Anggota TNI Dihukum karena Istri Nyinyir di Medsos Soal Penikaman Wiranto

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur ulang susunan Kabinet Kerja Jilid ll, seusai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan, masih bisa (berubah seusai bertemu SBY)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Terkait pengumuman susunan menteri yang baru, Jokowi menyebut akan disesuaikan dengan kondisi setelah pelantikan dirinya bersama Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

• SBY dan Jokowi Bahas Rencana Demokrat Gabung Pemerintah, tapi Belum Sebut Nama yang Masuk Kabinet

"Mungkin bisa hari yang sama (saat pelantikan), mungkin sehari setelah pelantikan," paparnya.

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turut membicarakan rencana masuknya Partai Demokrat ke dalam partai koalisi pemerintah.

Keduanya melangsungkan pertemuan kurang lebih satu jam, di ruang Jepara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

• UU ITE Tak Melarang Buzzer, Menkominfo Ogah Tanggapi Pernyataan Moeldoko