Baca tanpa iklan
Sejumlah calon siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Malang mendatangi gedung DPRD Kota Malang, Kamis (23/5/2019).
Para siswa bersama orangtua mereka memprotes sistem zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Malang.
Eka Amelia, salah satu orangtua siswa mengaku kebijakan zonasi merugikan. Sistem yang dipakai dinilai tidak tepat.
• Surat Keterangan Domisili Palsu Marak, Orangtua Calon Murid Protes Sistem Zonasi PPDB di Magelang
• Ombudsman Jakarta Raya Usulkan Membentuk Gugus Tugas Antisipasi Kecurangan PPDB
• Penerimaan Siswa Baru atau PPDB di DKI Jakarta Dimulai 12-13 Juni 2019
Seperti penentuan jarak rumah calon siswa ke sekolah yang tidak akurat karena berdasarkan pada aplikasi Google Map.
"Persoalannya mengenai jarak tempuh," katanya, Kamis.
Sesuai dengan zona wilayah, Eka mendaftarkan anaknya ke SMPN 12 yang ada di Kecamatan Sukun. Jarak tempuh dari rumah ke sekolah sekitar 600 meter.
Namun, setelah dilakukan verifikasi oleh petugas pendaftaran di sekolah, jarak tempuh dari rumah ke sekolah sepanjang 1.026 meter.
• Anggota Dewan Syuro Kelompok Garis Berinisial ABB Terlibat Kerusuhan, Bukan Abu Bakar Baasyir?
Hal itu membuat peluang anaknya untuk sekolah di SMPN 12 menjadi tipis.
Apalagi, ada calon siswa yang jarak tempuh rumahnya lebih jauh ketika diverifikasi menjadi lebih dekat.
"Khawatir tergeser oleh yang jauh. Kalau kebijakan pemerintah kota kita mendukung. Cuma ini harus lebih akurat lagi penentuan jaraknya," katanya.
• Siasati Sistem Zonasi Demi Masuk SMA Favorit di Bandung, Ada Satu Alamat Dihuni 11 Kepala Keluarga
Orangtua siswa lainnya, Nono Purnomo mengungkapkan hal yang sama.
Anaknya tidak diterima di SMPN 13 karena jarak rumah ke sekolah menjadi jauh ketika dilakukan verifikasi oleh petugas pendaftaran.
Nono mengatakan, jarak rumahnya ke SMPN 13 hanya berkisar 700 meter.
Selain itu, rumahnya dan sekolah tersebut masih dalam satu kelurahan, yakni Kelurahan Dinoyo.
Sejumlah siswa dan orang tuanya protes ke DPRD Kota Malang karena ditolak masuk SMPN