Gereja Punya Utang Rp 6 M dan Mau Disita Bank, Pendeta di Cianjur Menangis Depan Dedi Mulyadi

WARTAKOTALIVE.COM, JABAR - Dibalik sikap tegasnya, ternyata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki hati yang mulia.

Untuk mencerminkan pemimpin yang toleransi, Dedi Mulyadi tak sungkan membantu seorang pendeta yang bertemu dengannya dan menangis meminta bantuan.

Dalam video yang beredar, seorang pendeta di Cianjur menangis di hadapan Dedi Mulyadi.

Pendeta itu sedih karena gerejanya terancam disita oleh bank karena menunggak utang.  

Baca juga: Hari ini Sidang Gugatan Rombel, Dedi Mulyadi Ungkap Kebusukan Sekolah swasta

Pendeta bernama Paripurna Simatupang ini mengatakan tanah gereja dijadikan jaminan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Entah karena persoalan apa, gereja pun tidak mampu membayar utang tersebut, sehingga kini berada di ambang penyitaan oleh BPR. 

Dalam video yang diunggah Dedi Mulyadi di media sosial, Pendeta Simatupang tampak beberapa kali menangis sambil sesekali menunduk ke bahu Dedi Mulyadi saat "ngevlog" untuk menyampaikan perkara tersebut. 

Menurut Dedi Mulyadi, kasus tersebut adalah murni perkara perdata.  

Baca juga: Warga Protes Pembangunan Gereja GBKP Runggun Studio Alam di Cilodong, Begini Permintaan Pemkot Depok

"Kalau gereja disita BPR, berarti harus bangun gereja baru. Itu lebih mahal, harus beli tanah lagi, urus izin lagi, dan kadang berpotensi menimbulkan konflik lingkungan, apalagi ini di Cianjur," ujar Dedi yang dikonfrimasi ulang Kompas.com, Sabtu (9/8/2025). 

Utang yang menjerat gereja tersebut mencapai Rp 6 miliar. 

Menurut Dedi, membayar tunggakan lebih bijak daripada membangun gereja dari awal.  

Karena itu, ia berjanji memfasilitasi solusi dengan mengajak para pengusaha Kristen untuk membantu menyelesaikan tunggakan utang tersebut. 

"Saya akan cari teman-teman yang sama-sama Kristen, para pengusaha Kristen, untuk membantu membayar tunggakan ke BPR sehingga gerejanya tetap berdiri dan BPR terlunasi," kata Dedi. 

Selain itu, Dedi juga berencana menemui pihak pengadilan untuk meminta penundaan proses penyitaan. 

Ia akan menggalang dukungan dari jemaat Kristiani dan pengusaha agar dana bisa terkumpul. 

"Tugas saya memfasilitasi. Saya koordinasi dengan para pengusaha Kristen dan jemaat untuk melunasi. Kita selamatkan gereja ini," tegasnya. 

Dedi juga meminta agar ibadah jemaat dilanjutkan sambil ia mengusahakan untuk membantu pelunasan utang gereja.

Gertak Kepala Daerah

Pada acara lain, Dedi Mulyadi mengancam akan menangguhkan bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota hingga desa maupun kelurahan yang tidak menerapkan pengelolaan sampah sesuai dengan standar Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 

Hal tersebut diungkapkan Dedi Mulyadi pada Rapat Pembahasan Penanganan Sampah Terintegrasi wilayah Jabar di Kantor Bupati Cianjur, Sabtu (9/8/2025). 

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar akan menerapkan skema reward dan punishment dalam pengelolaan sampah hingga tingkat desa dan kelurahan. 

"Pertama bantuan desa, kemudian yang kedua bantuan Gubernur untuk kabupaten kota (tidak akan diturunkan)," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (10/8/2025). 

"Kenapa? Karena setiap bantuan harus menggerakkan orang kreatif dan inovatif serta memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan," ucap Dedi. 

Sebaliknya, kata Dedi, daerah yang berhasil mengelola sampah dan menjaga lingkungannya tetap bersih akan diganjar dengan penghargaan Piala Adipura dari KLH. 

Selain itu, Pemprov Jabar juga kini sedang menggelar anugerah Gapura Sri Baduga, yakni lomba antardesa dan kelurahan yang berhadiah hingga Rp 9 miliar untuk juara pertama, dalam bentuk pembangunan tahun 2026.  

"Di dalamnya menitikberatkan 40 persen komponennya adalah kebersihan, penanganan sampah, ini sampai 40 persen penilaiannya," kata Dedi. 

Tak hanya itu, ada juga penghargaan Mahkota Binokasih, yaitu penobatan tingkat kabupaten dan kota terbersih di Jabar, sebelum mencapai jenjang Adipura di tingkat nasional. 

Ia menerangkan bahwa Mahkota Binokasih ini merupakan gerakan kebersihan dari mulai pemerintah provinsi sampai pada tingkat rumah tangga, yang rencananya akan dicanangkan mulai tanggal 20 Agustus 2025. 

"Ini hadiahnya Rp 15 miliar dalam bentuk kegiatan pembangunan," ucap Dedi. 

Di tingkat sekolah, Dedi juga menggagas Anugerah Panca Waluya, untuk sekolah-sekolah yang berhasil mengelola sampahnya secara mandiri. 

Guru fisika, kimia, dan biologi didorong untuk mengarahkan siswanya agar dapat mengelola sampah secara mandiri di sekolahnya masing-masing.  

"Ini pembelajaran penting sehingga nanti study tour dan outing class (pembelajaran di luar kelas) itu akan diarahkan pada pembentukan karakter anak-anak Jabar untuk bisa mengelola sampah," tegas Dedi. 

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi langkah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam menangani sampah di wilayahnya. 

Menurutnya, langkah Pemprov ini mencerminkan keseriusan dalam menyelesaikan amanat Presiden RI, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. 

"Bupati, Wali Kota, dan Pak Gubernur mempunyai tekad yang sangat luar biasa untuk mencapai target-target kebersihan paling dalam, skema yang kita kenal dengan Adipura," pungkas Hanif.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09