Kementerian HAM Jamin Penangguhan Penahanan 7 Tersangka Intoleran, PBHM: Pecat Natalius Pigai

WARTAKOTALIVE.COM - Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) menyayangkan sikap Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang memberikan jaminan terhadap para tersangka pengerusakan rumah singgah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Ketua Umum PBHM Ralian Jawalsen mengatakan kasus pengerusakan rumah tersebut bukan sekedar tindakan kriminal biasa.

Akan tetapi, karanya, sudah melanggar konstitusi karena hal itu bukan delik aduan, tetapi sudah masuk tindak pidana kriminal murni. 

Baca juga: Tahan Tangis, Wanita Ini Cerita Pengusiran Retret Siswa di Sukabumi, Dedi Mulyadi: Bukan Gereja

"Pengerusakan rumah pada saat orang melakukan kegiatan beribadah itu sudah melanggar konstitusi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Masa gerakan intoleran dibela, padahal tindakan tersebut adalah benih-benih terorisme yang harusnya Pemerintahan Prabowo berada paling di depan memberantasnya," kata Ralian.

"Tapi justru sebaliknya pasang badan terhadap mereka, para pelaku pengerusakan dan teror terhadap anak-anak yang sedang melakukan kegiatan ibadah.  Pemerintah sama saja membela para pelaku intoleran," ujar Ralian yang juga aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Angkatan 1998 di Jakarta, Sabtu (5/7/2025). 

Menurut Ralian, Presiden Prabowo Subianto harus bertindak tegas dengan memecat Menteri HAM Natalius Pigai dan para staf-nya yang terlibat pasang badan terhadap pelaku intoleran dan teror dalam kegiatan retret di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu itu. 

"Menteri Natalius Pigai harus dipecat, bagaimana pun kasus intoleran tidak boleh dibiarkan. Karena intoleran dan pengerusakan rumah saat orang dalam kegiatan beribadah adalah benih-benih terorisme yang mengarah kejahatan luar biasa yang tidak bisa dibenarkan," tegas Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) periode 2015-2018 itu. 

Ralian mengatakan Gubenur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung para pelaku intoleran di proses hukum.

Namun sebaliknya, kata Ralian, Kementerian HAM membela kelompok intoleran.

"Sangat kontraproduktif, dan ini semakin menunjukan kepastian hukum di negeri ini semakin tidak jelas. Indonesia semakin gelap dalam penegakan hukum, khususnya terhadap kelompok-kelompok intoleran," tandas Ralian, yang juga mantan Aktivis Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokorasi (LMND).

Dia menegaskan, keadilan restoratif (restorative justice) hanya bisa dilakukan terhadap kejahantan ringan, bukan bagi pelaku intoleransi yang merusak sendi-sendi kebangsaan negeri ini.

"Indonesia adalah negara hukum, karenanya harus ada kepastian dan penegakan hukum. Meski pun langit runtuh, hukum harus ditegakan," tambah Ralian. 

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kejadian itu merupakan peristiwa pidana yang harus ditindaklanjuti secara hukum.

Kepolisian diyakini akan menjalankan proses hukum secara objektif. 

"Saya akan mengawal seluruh proses hukumnya, agar berjalan baik, objektif dan tuntas. Saya yakin Polres Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada," tegas Dedi, Selasa (1/7/2025).