Kemendagri Fokus Benahi Ormas Garang, Bima Arya: yang Melampaui Batas Bisa Dibubarkan

Ormas yang secara administratif memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin apabila melanggar aturan. 

Sementara itu, untuk ormas yang terdaftar sebagai badan hukum, yayasan, ataupun perkumpulan di Kementerian Hukum, Satgas dapat merekomendasikan penindakan kepada kementerian tersebut berupa pencabutan status badan hukum. 

“Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas. Tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing,” tambahnya. 

Di sisi lain, Bima mengatakan bahwa Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas di daerah. 

Peran tersebut, lanjutnya, dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah dan bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta aparat penegak hukum. 

Selain itu, menurut Bima, hingga saat ini beberapa kepala daerah telah mengambil langkah tegas dalam menindak ormas yang melanggar hukum. 

“Ada saatnya untuk merangkul, mengakomodir, membina gitu ya," ujarnya. 

"Tetapi para kepala daerah juga tentu sangat paham, semestinya ada masanya juga harus hukum yang berbicara," imbuhnya. 

"Ada masanya juga kemudian ketegasanlah yang harus dikedepankan manakala sudah kelewat batas,” tandas Bima.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09