Bali Darurat Sampah Plastik, Gubernur Koster Tekan Produsen AMDK, Pedagang: Pabriknya Ditutup aja

WARTAKOTALIVE.COM, BALI - Gubernur Bali I Wayan Koster patut diacungi jempol, karena punya nyali menekan pengusaha nasional.

Padahal, saat ini pemerintah pusat sedang melindungi dunia usaha dari berbagai tekanan atau intimidasi yang membuat mereka tak nyaman berinvestasi.

Sementara Gubernur Koster justru memanggil para produsen air minum dalam kemasan (AMDK), Kamis (29/5/2025). 

Baca juga: Inilah Alasan Konsumen Tak Perlu Ragu Konsumsi AMDK Galon Polikarbonat

Dalam pertemuan itu Gubernur Koster bukan memberi fasilitas atau mendukung tumbuh kembangnya industri AMDK, tapi justru menekan.

Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar itu, Gubernur Koster meminta para produsen AMDK agar berhenti memproduksi dan menjual air berukuran di bawah satu liter. 

Padahal, kontribusi penjualan AMDK terbesar berasal dari kemasan di bawah satu liter.

“Saya minta produksinya dihentikan. Hanya bisa habiskan produk yang sudah diproduksi sampai Desember 2025. Semuanya, jadi Januari 2026 tidak boleh ada lagi,” ucap politisi PDIP itu dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Sekretaris Umum IDAI Sebut Tak Ada Data Menunjukan AMDK Galon Polikarbonat Berbahaya Bagi Anak-anak

Menurut Koster, tindakan ini untuk menekan penggunaan sampah plastik sekali pakai. 

Pengolahan sampah dan pembatasan sampah plastik ini disebutnya sudah masuk prioritas Kementerian Lingkungan Hidup. 

Koster meminta produsen mematuhi Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. 

Dia menegaskan produksi AMDK di bawah satu liter harus dihentikan dengan pertimbangan utama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di Pulau Dewata. 

Baca juga: Sampah Plastik di TPS 3R Katulampa Bogor Diolah Jadi Roster, Dedie Rachim: Pentingnya Peran Warga

Kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) di Bali kini nyaris penuh dan didominasi oleh sampah plastik sekali pakai, khususnya kemasan air mineral. 

Program ini dipastikannya akan terus berjalan, terlebih karena sudah mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. 

Koster mengaku Kementerian Lingkungan Hidup berencana memindahkan Hari Lingkungan Hidup ke Bali. 

Dengan begitu, Bali akan jadi percontohan nasional karena kebijakan-kebijakan pro lingkungan yang telah berjalan.