Mahkamah Konstitusi Putuskan Sekolah Swasta Gratis SD dan SMP, Politisi PDIP: Implementasi tak Mudah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan putusan yang menggembirakan.

Yakni sekolah untuk muyid SD dan SMP gratis, baik negeri dan swasta.

Bagi orangtua murid yang punya anak sekolah di swasta tentu ini kabar gembira, karena bebannya bisa berkurang.

Aka tetapi yang perlu diingat, apakah semudah itu implementasi dari putusan MK ini?

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan PSU Banjarbaru Kalsel, H Isam Sampaikan Hal Ini

Sebab banyak sekolah swasta memiliki siswa dari kelompok menengah atas. Apakah mereka juga akan gratis?

Terkait hal ini, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, menyambut positif.

Menurut Nyoman, putusan tersebut sebagai langkah progresif yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Ya bagus lah itu. Itu putusan yang progresif sekali. Dan itu harapan semua orang dari dulu,” kata Nyoman saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, keputusan MK sejalan dengan tujuan utama kemerdekaan Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Baca juga: Pansus Penyelengaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Pertanyakan Progres Raperda Sekolah Gratis

Namun demikian, Nyoman mengingatkan bahwa implementasi di lapangan tidaklah sesederhana putusan itu, terutama karena adanya ragam kategori sekolah swasta.

“Cuman turunannya agak problematik sedikit yah," ujarnya. 

"Kan ada SD swasta mandiri, ada SD swasta tidak mandiri. Ada SMP swasta tidak mandiri, ada SMP swasta mandiri,” imbuhnya.

Sekolah swasta yang tidak mandiri adalah ketergantungan pembiayaannya memang pada pemerintah dan pihak eksternal.

Menurut Nyoman, sekolah tersebut biasanya tumbuh dari kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, yang tidak memiliki cukup sekolah negeri. 

"Nah yang begini menurut saya tidak masalah, memang harus digratiskan itu," ucap legislator daerah pemilihan (Dapil) Bali ini.