Geruduk Kemnaker, Ratusan Driver Desak Hentikan Isu Formalisasi Ojol Hingga Protes Grab Hemat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Ratusan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Koalisi Pandawa V kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (8/5/2025) di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta.

Pandawa V terdiri dari Koalisi Ojol Nasional (KON), Laskar Malari, Keluarga Besar Driver Jabodetabek (KBDJ), Tiga Pilar, dan Kalibata Bersatu mendesak pemerintah menghentikan eksploitasi dan komersialisasi driver ojol yang statusnya didorong menjadi bagian dari kelompok buruh.

Perwakilan driver KON, dalam siaran persnya, menyatakan bahwa driver ojol seringkali digambarkan menjadi bagian dari kelompok pekerja atau buruh, tidak hanya sebagai mitra oleh elite-elite buruh maupun partai tertentu. 

Bahkan terdapat serikat buruh tertentu yang seolah-olah memperjuangkan kepentingan ojol ke Kemnaker, tetapi ternyata mereka memiliki maksud terselubung, yakni menginginkan status ojol menjadi pekerja tetap seperti buruh, dengan hak-hak ketenagakerjaan di antaranya Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, asuransi, jaminan pensiun, hak cuti dan lain-lain.

“Padahal, status ojol berbeda dengan serikat buruh atau serikat pekerja. Sebab, ojol bekerja berlandaskan kemitraan tanpa ada payung hukum yang mengikat, sedangkan buruh atau pekerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan,” tulis siaran pers KON.

Baca juga: Stefano Teco Cugurra Disebut akan Kembali Latih Persija Setelah Tinggalkan Bali United, Ini Katanya

KON menyatakan sudah saatnya pemerintah menghentikan upaya penyesatan terhadap rekan-rekan pengemudi daring yang diasosiasikan sebagai pekerja formal, yang berhak atas jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, THR hingga pensiun. Hal ini karena dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, hubungan mitra berbeda dengan hubungan kerja yang diamanatkan dalam UU Ketenagakerjaan.

Dalam aksi unjuk rasa di Kemnaker, Mohammad Rahman, Juru Bicara Koalisi Pandawa V, juga mengatakan bahwa status ojol dan buruh itu berbeda.

Dengan demikian, pemerintah sebaiknya mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Harusnya pemerintah tinggal turun ke lapangan. Kalau buruh di-PHK bisa jadi ojol. Tapi kalau mitra ojol diputus, bisa jadi buruh? Belum tentu. Nggak ada perlindungan,” kata Mohammad.

Ketua KON Andi Gustianto juga menilai bahwa Wamenaker tidak sanggup mengurus masalah ojol. “Mitra dibingungkan oleh pihak Kemenaker yang ingin menjadikan ojol sebagai pekerja, sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM hendak menjadikan ojol sebagai pelaku usaha,” kata Andi.

Para driver juga menyatakan bahwa iming-iming yang ditawarkan Kemenaker kepada pengemudi daring bahwa ojol akan mendapatkan THR juga merupakan bentuk penyesatan dalam berpikir, karena belum ada sejarahnya ojol mendapatkan THR.

Baca juga: Diam-diam MRT Jakarta Sudah Tembus Sampai Sini, Tangsel Baru Rencana

Menurut mereka, Bonus Hari Raya (BHR) uang tunai yang diterimapara driver ojol sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi dalam bentuk insentif tambahan di Hari Raya.

“Jadi, iming-iming mengenai THR yang disampaikan Menaker menuai polemik dan kegaduhan di internal pengemudi daring,” ujarnya.

Pihaknya bersama-sama komunitas ojol lain dalam KON mendesak dihentikannya eksploitasi dan komersialisasi ojol oleh elite politik tertentu dan kelompok buruh.

"Kemnaker juga harus bertanggung jawab atas dampak BHR yang semakin mencekik leher para mitra driver, karena program-program dari aplikator,” tuturnya. 

Para mitra driver pun mendesak agar pemerintah segera memanggil Grab untuk menghapus program Grab Hemat.

Grab sudah mengeluarkan program Grab Hemat, tapi program ini dinilai berdampak pada semua mitra ojol, baik yang sebelumnya mendapatkan BHR maupun yang tidak dapat BHR.

“Dampaknya besar. Komisi 20 persen tetap, tapi sekarang ada potongan tambahan per orderan kalau ikut program Grab Hemat, antara Rp3.000–Rp20.000. Kalau tidak ikut Grab Hemat, tidak dapat orderan. Ini yang menyakitkan teman-teman di lapangan,” kata Mohammad.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Driver Ojol Demo Grab Hemat, Desak Pemerintah Bertindak