Begini Penampakan Tim Khusus yang Ditugasi Sikat Para Preman di Jabodetabek

"Polri juga menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan stabilitas keamanan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia," kata dia. 

Baca juga: Kisah Pertempuran Berdarah saat Bang Ucu Berhasil Pukul Mundur Hercules dari Tanah Abang

Habib Rizieq Sebut Pemerintah Tak Berani Berantas Ormas Preman yang Dibina Pejabat

Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab menyoroti usaha pemerintah yang terkesan melunak dalam menyikapi adanya ormas-ormas preman. 

Menurut Habib Rizieq, pemerintah kesulitan menumpas ormas preman karena para pejabat masuk di dalam struktur organisasi. 

"Sebenarnya jawabannya sudah jelas, karena banyak dari ormas-ormas preman tadi pembinanya para pejabat. Nah, kalau pembinanya pejabat, bagaimana ceritanya?" ujar Habib Rizieq seperti dikutip dari YouTube Cerita Untungs yang tayang pada Selasa (6/5/2025). 

Hal itu bisa terlihat ketika pemerintah berani membubarkan ormas yang dipimpinnya, Front Pembela Islam (FPI) yang diklaim sebagai organisasi sosial, kemasyarakatan dan kemanusiaan. 

Sementara, pemerintah terkesan tak berani ambil sikap tegas terhadap organisasi preman. 

Pemerintah semestinya tidak pandang bulu terhadap ormas-ormas preman meskipun tercantum nama para pejabat di dalam struktur ormas.

Ia pun meminta agar ormas preman yang sudah secara sistematis dan struktural terbukti melakukan keresahan di masyarakat untuk dibubarkan. 

"Kalau sudah struktural, masif, memang organisasi ini, sok jago di berbagai daerah jadi tukang peres, meresahkan masyarakat, bubarkan enggak peduli pembinanya siapa," katanya.

Premanisme Ormas Dinilai Bukan Hanya Tanggung Jawab Polri

endiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, penindakan terhadap premanisme ormas bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri.

Hal itu disampaikan R Haidar Alwi menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang menyebut Kapolri takut dan kalah oleh premanisme ormas.

"Menyalahkan atau membebankan sepenuhnya tanggung jawab penindakan premanisme ormas kepada Polri adalah kurang tepat. Karena kalau terkait ormas, itu juga berhubungan dengan Kemendagri dan Kemenkumham," kata R Haidar Alwi, Jumat (9/5/2025).

Baca juga: Jangan Jadikan Kambing Hitam, Pemerintah Harus Libatkan Ormas dan Tokoh Atasi Ketimpangan Sosial