Interupsi, Fraksi PKS Minta Pramono Anung Perhatikan Kepentingan Warga yang Disuarakan Anggota Dewan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperhatikan kepentingan masyarakat yang disuarakan oleh dewan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) saat mengajukan interupsi dalam rapat paripurna tentang penyampaian hasil reses Anggota DPRD DKI Jakarta pada Rabu (12/3/2025) siang.

Mulanya, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah berjalan mulus.

Namun hujan interupsi mulai menyelemuti suasana rapat usai Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Brando Susanto menyampaikan laporan hasil reses.

Beberapa anggota dewan ingin menyampaikan gagasan kepada Pramono Anung yang saat itu hadir dalam forum resmi tersebut.

Salah satu anggota dewan yang diizinkan menyampaikan gagasannya adalah MTZ.

Kepada Pramono, MTZ mengeluhkan lambatnya penanganan pengaduan yang dilayangkan anggota dewan kepada eksekutif lewat satuan perangkat kerja daerah (SKPD).

Bahkan respon dari pihak eksekutif juga terkesan tidak masuk akal.

MTZ memberi contoh soal permintaan warga agar dimuatkan pagar besi di kali yang berada di Jalan Balap Sepeda, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Dia menyebut, pembangunan pagar itu merupakan hal yang mendesak karena sudah ada dua warga setempat meninggal dunia karena tercebur di kali.

"Ini sebenarnya sesuatu yang sepele yah, pagar BRC (british reinforced concrete) paling (biayanya) di bawah Rp 10 juta dan sudah ada dua warga meninggal," ucap MTZ.

Ironinya, lanjut MTZ, pihak eksekutif merespons pengaduan warga lewat anggota dewan itu dengan jawaban yang tidak masuk akal.

Dalam aplikasi reses yang dimiliki dewan, bahwa persoalan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah lainnya.

"Saya lihat status (pengaduan) itu tidak atau belum diakomodir, dan yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah alasannya. Ini mungkin Pak Gubernur bisa menegur, bahwa alasannya adalah usulan merupakan kewenangan pemerintah daerah lain," ucap MTZ.

"Ini apa-apaan, sejak kapan Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, itu menjadi urusan pemerintah daerah lain," lanjut MTZ.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini tak tahu maksud dari jawaban eksekutif tersebut, apakah karena ada kesalahan penulisan atau tidak.

Namun dia meminta agar pengaduan masyarakat lewat anggota dewan bisa diperhatikan dengan baik.

"Ini typo (kesalahan penulisan) atau tidak tapi saya pikir ini jangan terlalu disepelekan reses dari dewan, seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan rapat bahwa ini menjadi bagian penting dari fungsi kita untuk menampung aspirasi masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan meminta koleganya agar ikut menghormati proses berjalannya rapat paripurna ini.

Dia mengingatkan, bahwa rapat paripurna ini telah memiliki agenda tersendiri yaitu penyampaian hasil reses Anggota DPRD DKI Jakarta pada masa sidang kedua tahun 2025.

"Jadi seyogyanya segala pembicaraan harus fokus pada hal yang sama, jadi seperti yang tadi disampaikan sudah diserahkan kepada pembaca (Brando Susanto) untuk menyampaikan, ya itulah hasil reses yang disampaikan pada hari ini," imbuhnya.

"Jadi supaya tidak liar (pembahasan meluas) saya pikir kita sama-sama menghormati setiap forum, sesuai dengan agenda daripada forum tersebut," lanjut Pantas. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp