Kantor Kementerian ATR/BPN Kebakaran, Disabotase? Ini Komentar Nusron Wahid Soal Dokumen

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kebakaran, Sabtu (8/2/2025) malam.

Tentu ini sangat mengejutkan publik, sebab saat ini Kementerian ATR/BPN lewat sang menteri, Nusron Wahid, banyak melakukan gebrakan.

Antara lain mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut Tangerang dan pagar laut Bekasi, serta gebrakan di sektor pertanahan lainnya.

Lokasi kebakaran kantor Kementerian ATR/BPN tepatnya di Gedung Humas. 

Lalu, apa sebabnya? Menurut ulasan Tribunnews.com, diduga korsleting listrik.

Baca juga: Nusron Wahid Ungkap Kronologi Sengketa Lahan di Desa Setia Mekar Bekasi

Plt Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan api membakar kertas-kertas arsip di atas meja hingga menghasilkan asap tebal.

Api sudah dipadamkan dan tak ada korban jiwa. Namun, kerugian ditaksir Rp 48.656.000 juta.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang datang ke lokasi tengah malam, belum bisa memastikan terkait dokumen-dokumen yang terbakar.

"Nah itu belum tahu. Kita (harus) masuk dulu, kan kita kan belum masuk," ujar Nusron.

Baca juga: Oknum BPN Lagi Ketar-ketir Diburu Menteri Nusron Wahid Soal HGB Pagar Laut Bekasi

Sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Menteri ATR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Seperti tertuang pada Pasal 5 Perpres tersebut, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan;

- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;