Irwan Yunas Tegaskan Kasus Korupsi Payment Gateway Harus Segera Dieksekusi Setelah 10 Tahun Mangkrak

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Keterbukaan status tersangka eks Wamenkumham Denny Indrayana dalam kasus korupsi Payment Gateway perlu segera ditindaklanjuti. Langkah cepat dalam mengeksekusi status tersangka ini sangat diperlukan setelah kasus ini mangkrak hampir 10 tahun.

Kecepatan eksekusi juga penting mengingat Denny Indrayana telah berulang kali berupaya berpartisipasi dalam politik, baik sebagai calon Gubernur Kalimantan Selatan maupun Anggota DPR RI.

Walaupun ia berhasil maju, kasus hukumnya yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dapat menghalangi langkahnya.

Praktisi hukum dan eks Hakim Pengadilan Negeri, Irwan Yunas, menyoroti bahwa status tersangka Denny Indrayana dalam kasus korupsi Payment Gateway akan genap berusia 10 tahun pada Februari 2025.

Denny ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2015.

“Pekerjaan ini harus diselesaikan oleh Jaksa Agung (ST Burhanuddin) dengan perintah kepada bawahannya, atau bisa jadi Presiden Prabowo juga memerintahkan Jaksa Agung untuk mengeksekusi Denny Indrayana,” tegasnya pada Sabtu (2/11/2024).

Irwan Yunas juga mendorong masyarakat untuk melaporkan hal ini kepada Kejaksaan sebagai penuntut umum agar status tersangka Denny Indrayana segera dieksekusi.

Laporan masyarakat tersebut juga dapat disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawas.

“Laporan masyarakat bisa diarahkan kepada Presiden atau langsung ke Kejaksaan. KPK juga dapat dihubungi sebagai supervisor,” jelas Irwan Yunas.

Ia pun mempertanyakan mengapa eks Wamenkumham Denny Indrayana belum dieksekusi meskipun telah berstatus tersangka selama hampir 10 tahun.

Irwan menduga kasus ini menggantung tanpa kejelasan.

“Mungkin jaksa peneliti masih mencari kelengkapan bukti. Jika semua telah terpenuhi namun belum dilimpahkan ke pengadilan, tentu akan menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme penyidik dan faktor lain di luar hukum,” pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus Payment Gateway Kemenkumham kembali mencuat setelah Denny Indrayana menyebutkan di situsnya bahwa status tersangkanya akan genap berusia 10 tahun pada Februari 2025 mendatang.

Pada Maret 2023, pelapor dugaan korupsi, Andi Syamsul Bahri, mengeluhkan stagnasi perkembangan kasus ini, tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda kelanjutan.

Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri pada 2015, di era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, terkait dugaan korupsi Payment Gateway.

Denny dianggap berperan menginstruksikan rujukan dua vendor proyek, yaitu PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Finnet Indonesia, serta memfasilitasi keduanya untuk mengoperasikan sistem tersebut.

“Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, lalu baru disetorkan ke Bendahara Negara, yang menyalahi aturan karena seharusnya langsung ke Bendahara Negara,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan pada 25 Maret 2015.

Penyidik memperkirakan dugaan kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp32.093.692.000 (Rp32,09 miliar), dan ada dugaan pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dari sistem tersebut. 

Anton menyebutkan Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wakil Menkumham dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor elektronik.

Manuver Denny dalam kasus ini kurang disetujui oleh beberapa pihak di Kementerian Hukum dan HAM, namun ia tetap bersikukuh untuk melanjutkan program tersebut.

Kejaksaan Agung juga telah mengonfirmasi bahwa kasus dugaan korupsi Payment Gateway yang mangkrak sejak 2015 masih terhambat di tim penyidik Bareskrim Polri.

“Saya belum mendapatkan informasi tentang penghentian kasus ini,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, pada 13 Juni 2023.

Pernyataan ini dibantah oleh pelapor.

Andi Syamsul Bahri mengungkapkan bahwa berkas tersebut sudah lengkap dan dianggap P-21 oleh Kejaksaan Agung. Ia heran mengapa perkara ini belum masuk ke tahap persidangan.

“Perkara ini telah selesai diperiksa Bareskrim dan dianggap P-21 memenuhi syarat penuntutan oleh Kejaksaan Agung,” kata Andi Syamsul Bahri dalam surat permohonannya kepada Kejaksaan Agung, pada 8 Juni 2024.