Anggota DPRD DKI Bakal Ingatkan RK Bentuk Tim Pengawas Program Rp 200 juta per RW

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis mengingatkan, Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO agar membentuk tim pengawasan program Rp 200 juta per RW.

Tim ini harus dibentuk ketika mereka menang Pilkada 2024 dan ingin mengeksekusi program tersebut.

Ali mengatakan, pasangan RIDO bisa meniru pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat dalam program Dana Desa.

Harapannya dana yang disalurkan pemerintah daerah kepada perangkat RW bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.

"Memang anggaran ini perlu diawasi. Kita ambil contoh seperti kalau di program pusat itu seperti dana desa lah kira-kira begitu. Jadi harus ada semacam tim pendamping terkait pengelolaan anggaran ini," kata Ali pada Selasa (15/10/2024).

"Jadi artinya jangan sampai anggaran ini disalahgunakan itu yang paling penting," sambung anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Ridwan Kamil-Suswono Siap Keluarkan Kocek APBD Rp2,7 Triliun untuk RW di Jakarta

Ali mewanti-wanti, penyalahgunaan dana bantuan RW itu bisa terjerat masalah hukum.

Dana itu juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung, seperti untuk membersihkan saluran air, mempercantik permukiman dan sebagainya.

"Niatnya Pak RK dengan memberikan dana itu kan sangat bagus. Jangan sampai niat bagus, niat baik menjadi masalah kemudian hari. Jadi saya mendorong nanti ke depan agar dibentuk semacam tim pengawas atau tim pendamping untuk para RW, para RT dalam pengelolaan anggaran ini," jelas Ali.

Dengan postur anggaran daerah sekitar Rp 85 triliun, Ali yakin DKI mampu memberikan bantuan dana itu kepada seluruh RW.

Adapun total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 548,8 miliar untuk 2.744 RW yang ada di Jakarta.

"Kalau dilihat postur APBD yang lumayan dan sangat lumayan besar ya menurut saya hampir Rp 85 triliun itu, saya pikir sangat masuk akal. Kenapa? Kan itu kan bagian dari dari anggaran pembangunan daerah ya, namanya Jakarta ada anggaran untuk membangun infrastruktur tersebut. Tapi kan selama ini cuma jalan-jalan protokol, jalan-jalan besar dan lokasi-lokasi tertentu," jelasnya.

Dia menambahkan, alokasi dana itu juga bisa menjadi upaya pemerintah daerah untuk melakukan desentralisasi di permukiman warga.

Warga bisa mengeksekusi programnya sendiri tanpa harus menunggu keputusan pemerintah daerah secara berjenjang dari lurah, camat, wali kota hingga gubernur.

"Tanpa menunggu Pemda pun masyarakat khususnya RW ya sejak Jakarta itu kan bisa mengeksekusi sendiri. Artinya dia bisa tahu nih apa sih keperluan kita di wilayah untuk membangun atau membersihkan lingkungan," pungkasnya.