Jubir Sebut Bukan Kehabisan Tiket Pesawat Alasan Gus Yaqut Tak Hadir Rapat Evaluasi Haji di DPR

Dia pun meminta Kementerian Agama dan kementerian terkait memberikan laporan hasil evaluasi secara tertulis ke Komisi VIII DPR.

"Sudah menyampaikan (laporan tertulis) ke komisi, cuma karena terhalang aturan sehingga belum dibahas sehingga itu nanti akan dibahas insya Allah di Komisi VIII pada periode selanjutnya," kata Kahfi.

Prabowo Diminta Tidak Pilih Gus Yaqut

Anggota Komisi VIII DPR RI dari PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, berharap presiden terpilih, Prabowo Subianto, tidak menunjuk kembali Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama dalam pemerintahannya.

Menurut Selly, Menag Yaqut sudah tidak layak mengemban amanah tersebut lantaran tidak kooperatif sebagai mitra kerja Komisi VIII.

Usulan itu mengemuka setelah Yaqut berkali-kali tidak menghadiri undangan Komisi VIII untuk memberikan penjelasan ihwal penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Bahkan, kata Selly, Menag Yaqut tidak menghadiri agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban di masa jabatannya, khususnya terkait dengan evaluasi pelaksanaan haji.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menilai pejabat seperti ini tidak layak sebagai pejabat publik, dan pemerintahan selanjutnya harus memilih orang yang bisa mengakomodasi kepentingan mitra kerja," kata Selly saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jumat, 27 September 2024.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Dasopang juga menyatakan hal serupa.

Baca juga: Pilih ke Eropa, Gus Yaqut Mangkir dari Panggilan Pansus Haji DPR RI, Marwan Dasopang: Tidak Relevan

Menurut Marwan, kinerja Menag Yaqut dalam hal pelaksanaan ibadah haji dapat dijadikan pertimbangan presiden terpilih menunjuk sosok yang lebih terbuka dan transparan.

"Saya melihatnya Menag ini telah gagal dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak layak lagi sebagai seorang menteri," ujarnya.

Marwan juga mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menag Yaqut.

Sebab, kata dia, laporan pertanggungjawaban seorang menteri akan menjadi acuan bagi menteri periode berikutnya.

"Rekomendasi DPR, ya bisa dilihat dari rekam jejak Menag ini. Biar presiden yang memutuskannya, itu kewenangan presiden," katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menag Yaqut Absen Rapat Evalusi Haji, Pimpinan Komisi VIII DPR: Tidak Bertanggung Jawab! "

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News