Berita Nasional

Dukung Pemerintahan Prabowo, Cak Imin Manut soal Pembentukan Kabinet, Tak Mau Ikut Campur

Dukung Pemerintahan Prabowo, Cak Imin Manut soal Pembentukan Kabinet, Tak Mau Ikut Campur

Wartakotalive.com/ Yolanda Putri Dewanti
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mau ikut campur soal penentuan kabinet pemerintahan mendatang yang akan dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin usai konferensi pers di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024). Menurut Cak Imin, pembentukan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.  

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mau ikut campur soal penentuan kabinet pemerintahan mendatang yang akan dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin usai konferensi pers di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Menurut Cak Imin, pembentukan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. 

"Soal kabinet PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun. Mutlak itu hak prerogatif presiden," jelas Cak Imin.

Pihaknya, kata dia, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pemerintahan agar dapat memberikan manfaat, kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan bagi rakyat.

"Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB," ucap dia.

Baca juga: Terkendala Ketua Umum Parpol, Rencana Prabowo Bentuk Zaken Kabinet Dinilai Sulit Terwujud

Namun partai berlambang bola dunia itu menyatakan komitmennya untuk mendukung keberhasilan pemerintahan yang akan datang.

"Tetapi secara moral kami merasa tidak perlu ikut campur urusan hak prerogatif presiden," tutup dia.

Diskusi

Sebelumnya Wasekjen PKB Syaiful Huda mengklaim Ketum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut diajak berdiskusi oleh Presiden Terpilih 2024 Prabowo Subianto soal komposisi susunan kabinet pemerintahan mendatang.

“Kalau diskusi, sudah,” kata Huda baru-baru ini.

Huda menjelaskan, dirinya belum mengetahui secara spesifik berapa jumlah menteri yang ditawarkan oleh Prabowo.

Menurutnya, kebijakan tersebut murni menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden nantinya.

“Kita lihat nanti (berapa jumlah menteri). Ya kita sudah diajak diskusi, enggak mau berandai-andai,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan ada keinginan perihal menteri pemerintahan Presiden Jokowi selesai sebelum 20 Oktober 2024. Diketahui, Prabowo akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved