Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang Bahas Pelanggaran Hutan dan Tambang Ilegal

WARTAKOTALIVECOM, Bogor — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025).

Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga menjelang malam itu membahas penertiban kawasan hutan, pertambangan, dan sejumlah aktivitas ilegal yang masih ditemukan di lapangan.

Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam keterangan itu disebutkan, Presiden menerima sejumlah laporan terkait perkembangan kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan rencana tindak lanjut yang perlu diambil pemerintah dalam waktu dekat.

Salah satu fokus pembahasan adalah penanganan kawasan pertambangan yang dinilai masih memiliki banyak persoalan, mulai dari ketidakjelasan status lahan hingga praktik penambangan tanpa izin.

Presiden juga meminta perhatian khusus terhadap konsekuensi hukum bagi pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan, terutama yang melibatkan jaringan aktivitas ilegal dalam skala besar.

Sejumlah kawasan yang selama ini sulit dijangkau aparat juga menjadi bagian dari laporan yang diterima Presiden.

Pemerintah disebut ingin memastikan adanya koordinasi terpadu lintas lembaga sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, terutama di wilayah-wilayah yang memerlukan pendekatan keamanan dan pengawasan berlapis.

Rapat tersebut dihadiri Menteri ESDM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BPKP, dan Ketua PPATK.

Kehadiran pejabat dari berbagai sektor itu mencerminkan upaya pemerintah mengintegrasikan penertiban, pengawasan, dan penegakan hukum dalam satu kerangka kerja yang lebih terarah.

Meski tidak banyak detail dibuka ke publik, pertemuan di Hambalang itu menandai komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam.

Presiden Prabowo disebut menginginkan langkah yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga perubahan sistem yang dapat mencegah terulangnya praktik-praktik pelanggaran di masa depan.

Rapat ditutup pada malam hari.

Pemerintah dijadwalkan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah hasil rapat tersebut masuk dalam rencana kerja lintas kementerian dan lembaga.