Pilkada

Soal Pencatutan NIK Warga DKI Dukung Dharma-Kun Wardana, KPU DKI: Itu di Luar Jangkauan Kami

Menurutnya, dukungan dari anak Anies Baswedan kepada calon perseorangan tersebut tersebut lolos pada tahapan seleksi administrasi.

Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Alfian Firmansyah
Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya di Hotel Borobudur, Jumat (16/8/2024) 

 "Kami sudah berikan masukan ke KPU Pusat agar disesuaikan data yang muncul di info pemilu tulis saja harusnya data yang sudah lolos verifikasi administrasi dan faktual saja," imbuhnya. (m32) 

Sebelumnya, Ramai para warga DKI Jakarta mengeluhkan adanya dugaan pencatutan identitas sepihak, sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lewat jalur independen atau perorangan. 

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X. 

Mereka protes, karena tiba-tiba dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Warta Kota pun melihat sejumlah akun X warga Jakarta seperti @ayamdrempop. 

Dalam cuitanya, ia merasa tak kenal dengan calon perseorangan tersebut. 

"Saya gak tau ini siapa dan saya gak pernah merasa daftarin dukungan saya ke orang ini," dikutip dari x pada Jumat (16/8/2024).

Bahkan, sosok Anies Baswedan mengungkapkan bahwa nama anaknya juga dicatut dalam daftar pendukung calon independen pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Anies mengungkapkan hal ini lewat akun media sosial X miliknya yaitu @aniesbaswedan.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :)," tutur Anies. 

Selanjutnya Warta Kota pun mencoba hubungi Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya dan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Astri Megatari. 

Namun, keduanya hingga kini belum merespons perihal tersebut. 

Bawaslu buka Posko Pengaduan

Koordinator Divisi Penanganan Pelangaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo mengungkap, ada tujuh pokso pengaduan yang akan dibangun Bawaslu.

Posko ini harus segera dibangun buntut adanya pencatutan nama warga oleh Bacagub dan Bacawagub perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk dukungan pencalonan.

Sumber: Warta Kota
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved