Gonjang-ganjing Mundurnya Airlangga, Golkar, PKS dan Nasdem Sepakat Usung Jaro Ade Jadi Cabup Bogor

"Meskipun dia baru sosialisasi, namun elektabilitasnya sudah naik. Menurut Lembaga Studi Visi Nusantara(LS Vinus) saat ini elektabilitasnya sekitar 10 persen, pastinya akan semakin naik nanti," ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua DPD Nasdem Jabar, Asep Wahyuwijaya, mengatakan pihaknya sepakat mengusung Jaro Ade sebagai calon bupati Bogor 2024 bersama Golkar dan PKS.

"Soal nama, nomor satu Jaro Ade yang kita usung, wakilnya Agus Salim," ujarnya.

Namun Nasdem masih membuka ruang bagi calon-calon lain untuk berpasangan dengan Jaro Ade sebagai calon wakil bupati.

"Prioritas cawabup Pak Agus Salim. Namun kita masih membuka ruang bagi orang-orang hebat di Kabupaten Bogor untuk dipertimbangkan sebagai cawabup," tandas Asep.

Airlangga Mundur dari Golkar, Peter F Gontha: Gila! Permainan Apa Lagi Ini! Asli GAME of THRONES!

Keputusan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum menjadi pertanda internal Partai Golkar sedang tidak baik-baik saja.

beragam pertanyaan pun muncul menyusul keputusan yang diambil Airlangga pad Sabtu (9/8/2024) itu.

Di antaranya mulai dari kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng pada periode 2021-2022.

Diketahui, Airlangga merupakan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dirinya bertindak memimpin rapat penghapusan harga eceran tertinggi minyak goreng curah.

Airlangga juga ditengarai bertanggungjawab terhadap penghapusan ketentuan domestic market obligation (DMO) yang menguntungkan para tersangka kasus ini, yaitu PT. Wilmar Group, PT. Permata Hijau Group, dan PT. Musim Mas Group.

Dikutip dari Kompas, berdasarkan keterangan sejumlah politisi di Partai Golkar, sebelum memutuskan mundur, Airlangga menerima surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Surat itu berisi pemberitahuan pemeriksaan terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya pada Selasa (13/8/2024).

Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar membantah saat ditanya soal surat tersebut.