Pemilu 2024
KPU DKI Jakarta Akui Belum Tahu Substansi Gugatan NasDem ke MK Soal Pilleg DPRD
Partai Nasdem mempunyai waktu 3 hari untuk menyerahkan perbaikan dokumen gugatan sengketa hasil Pileg 2024.
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Dian Anditya Mutiara
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Partai Nasdem mempunyai waktu 3 hari untuk menyerahkan perbaikan dokumen gugatan sengketa hasil Pileg 2024.
Sebagai informasi, Partai NasDem kembali menggugat penetapan ulang hasil Pileg 2024 yang dilakukan KPU setelah melaksanakan perintah Mahakamh Konstitusi (MK) terkait sengketa yang diputus sebelumnya.
MK memberikan waktu terhadap Partai NasDem selaku penggugat untuk perbaikan dokumen dalam waktu 3x24 jam atau sampai hari ini, Sabtu (3/8/2024).
KPU DKI Jakarta belum mengetahui isi dari gugatan yang diajukan Partai NasDem ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pileg DPRD DKI Jakarta.
"NasDem kan menggugat kembali dapil DKI Jakarta 2 di Kecamatan Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading. Kami belum tahu apa substansi permohonannya," kata Ketua Bidang Teknis Penyelenggara Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, Sabtu (3/8/2024).
Baca juga: KPU RI Batal Tetapkan Perolehan Kursi DPR Hari Ini, Idham: Ada 2 Gugatan Pileg ke MK
Adapun gugatan NasDem ke MK tercatat dalam APPP nomor 02-01-05-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024.
Dody mengatakan, setelah pihaknya menerima dokumen gugatan, barulah KPU DKI akan memberikan tanggapannya.
"Ada waktu 3x24 jam untuk perbaikan permohonan (Nasdem di MK). Setelah itu kami akan dapat salinan secara resmi dan kita akan menyiapkan jawabannya," jelas dia.
Dody menyatakan bahwa NasDem langsung menggugat hasil Pileg DPRD DKI itu ke MK tanpa melalui mekanisme aduan di Bawaslu.
"Gugatannya itu langsung ke MK," kata Dody.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dijadwalkan bakal menetapkan perolehan kursi hasil Pileg DPR RI 2024-2029 pada hari ini, Rabu (31/7/2024).
Rapat pleno tersebut digelar secara terbuka di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat.
Pantauan Wartakotalive.com, rapat tersebut dihadiri perwakilan dari partai politik, Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun dalam pelaksanaannya, rapat itu batal digelar karena masih ada partai politik yang mengajukan sengketa Pemilu ke MK.
Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya baru mendapat informasi adanya permohonan sengketa baru di MK.
Baca juga: NasDem Bisa Batal Dukung Anies di Pilkada Jakarta, Pengamat Sebut Tak Ada yang Gratis di Politik
"Dikarenakan tadi siang, kami sekitar jam 10-an pada tanggal 31 Juli 2024, kami mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi menerima permohonan PHPU yang baru dari salah satu partai politik, maka dengan itu rencana kami mau melakukan penetapan perolehan kursi partai politik itu belum kami bisa lanjutkan," ungkap Idham.
Idham mengatakan bahwa gugatan itu diajukan Partai Demokrat untuk dapil Banten dan Partai NasDem untuk dapil DKI Jakarta. Diketahui, permohonan tersebut telah teregistrasi di MK, pada pukul 10.15 WIB untuk Partai Demokrat dan pukul 13.36 WIB untuk Partai NasDem.
Pihaknya, kata dia, memohon maaf jika belum dapat menetapkan caleg terpilih hari ini. KPU akan menyelesaikan terlebih dulu sengketa di MK.
"Yang dimohonkan tersebut ke MK pada hari ini itu adalah dapil DPR RI, jadi dengan demikian kami belum bisa melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 414 ayat 1," ucap dia.
"Jadi dengan demikian kami menyampaikan pemohon maaf yang seyogyanya atas apa yang telah terjadwal, seharusnya pada sore hari ini kami sudah bisa melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, tetapi kami belum bisa melanjutkannya," tutup Idham. (m27)
Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News
Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini
Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
![]() |
---|
Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
![]() |
---|
DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
![]() |
---|
Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.