PPDB
Banyak Penerima KJP Tak Lolos PPDB 2024, Pengamat Minta Pemprov Sediakan Sekolah Gratis
Banyak orangtua mengadu pada JPPI yang anaknya penerima Kartu Jakarta Pintar tidak bisa diterima di berbagai jalur PPDB Jakarta 2024
Penulis: Nuri Yatul Hikmah | Editor: Dian Anditya Mutiara
WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH — Jalur pendaftaran peserta didik baru (PPDB 2024) untuk calon siswa SD, SMP, SMA, SMK, sudah memasuki tahap akhir.
Sejumlah jalur PPDB Jakarta 2024 sudah dilewati oleh para calon peserta didik, demi bisa bersekolah di sekolah negeri yang bebas biaya semester.
Tentu, sekolah negeri menjadi harapan bagi para orang tua, terurama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Akan tetapi pada tahap akhir proses PPDB Jakarta 2024 ini, terdapat 25 aduan masyarakat kepada Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait gagalnya para penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di berbagai jalur PPDB.
Baik melalui prestasi, zonasi, dan afirmasi.
Baca juga: Disdik DKI Jakarta Terapkan Sistem Zonasi Prioritas 1, 2 dan 3 Dalam PPDB 2024, Ini Penjelasannya
Padahal, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berjanji akan menjamin akses pendidikan bagi anak-anak penerima KJP.
Terkait hal tersebut, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Martaji berpandangan bahwa fenomena ini seolah menunjukkan lemahnya pemerintah terhadap kelompok yang rentan putus sekolah.
Meski, mereka telah berupaya menempuh berbagai jalur yang disediakan.
“Saya menduga kuat, jumlah riil di lapangan lebih dari 25 kasus, sebab penerima KJP jumlahnya capai ratusan ribu,” kata Ubaid Matraji kepada Warta Kota, Senin (1/7/2024).
Menurut Ubaid, hal tersebut adalah bagian dari gambaran anomali dalam sistem PPDB.
Di mana seharusnya, lanjut dia, para calon siswa pemegang KJP sudah mendapat kepastian dari awal. Bukan justru menemukan jalan buntu di tahap akgir pendaftaran.
"Bayangkan saja, pasti ada beberapa orang tua dari penerima KJP ini adalah para pengemudi Jaklingko," ungkap Ubaid.
"Mereka harus peras keringat untuk melayani warga Jakarta tiap hari naik Jaklingko gratis, tapi mencari sekolah untuk anaknya saja mereka harus terlunta-lunta," imbuhnya.
Namun dengan kondisi keterbatasan itu, kata Ubaid, akses pendidikan yang diharapkan penerima KJP juga tidak didapatkannya.
Baca juga: Faktor Usia di Sistem Zonasi PPDB, Rizal Mengeluh Anaknya Gagal Masuk ke SMAN 81 Jakarta
Bahkan kini, para orang tua tengah pontang-panting mencari sekolah untuk putra putrinya.
Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta, Komisi E Desak Disdik Gratiskan Sekolah Negeri dan Swasta |
![]() |
---|
Siswa dan Orangtua Kecewa pada PPDB SMP, SMA dan SMK, 419.814 yang Daftar, Hanya 31 Persen Diterima |
![]() |
---|
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Tidak Batasi Anak-anak dari Daerah Lain Sekolah di Jakarta |
![]() |
---|
Fenomena Orangtua Titip Anak Sekolah di Jakarta, Heru Minta Bodetabek Bangun Sekolah Berkualitas |
![]() |
---|
PPDB di SMKN 2 Kabupaten Tangerang Tanpa Kendala, Saepulloh Apresiasi Kinerja Panitia |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.