Jika Temukan Kecurangan PPDB 2024 Laporkan ke KPK, Berikut Caranya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jalur zonasi mendapat sorotan dari sejumlah orang tua siswa.

Mereka merasa ada kejanggalan sehingga anaknya tak masuk dalam kuota, meski zonasi alamat rumah mereka dekat dengan sekolah.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan untuk menyerap keresahan masyarakat pihaknya membuka saluran pengaduan, jika menemukan kecurangan dalam PPDB.

Masyarakat bisa mengadu ke KPK dan mengakses situs Jaga.id.
 
"Jadi selain surat edaran, dari Pencegahan kita buka saluran pengaduan, bukan berkompetisi dengan saluran pengaduan yang lain, tapi silakan lihat di Jaga.id," kata Pahala dalam diskusi Mencegah Praktik Korupsi Penerimaan Siswa Baru di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/6).
 
Dalam laman itu, kata Pahala, masyarakat dapat berkonsultasi langsung seputar jalur yang diterapkan dalam PPDB dan melaporkan kecurangan di dalamnya beserta bukti yang dilampirkan.

Baca juga: Pindah Tugas ke Jakarta Lagi, Ribut Prasetyo Konsultasi ke Petugas PPDB 2024 Demi Anaknya Masuk SD

"Lantas di situ bisa dikeluhkan langsung, pilih menu nomor 0, kalau 0 itu konsultasi langsung. Kalau 7, dia keluhan pelayanan publik," kata dia.
 
Nantinya, menurut Pahala, setelah laporan keluhan itu masuk, KPK akan menindaklanjuti selama 7 hari kalender kepada inspektorat di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.

"Jadi ada imbauan, sebenarnya mengingatkan saja supaya jangan memberi, mengirim sinyal, apalagi menerima, gitu ya, gratifikasi, walaupun kita tahu kompetisinya sangat ketat," tuturnya.
 
"Nanti dari situ, kalau misalnya dia merasa sudah diumumkan, tidak adil atau ada temannya, orang yang dia tahu, sebenarnya enggak pantas masuk, selain lapor ke Mas Ubaid [Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, red], monggo dikunjungi Jaga.id, itu ada WA-nya juga di situ, nanti di situ silakan, ya," terangnya.
 
Dalam saluran pengaduan itu, lanjutnya, juga telah disiapkan tim untuk menjelaskan terkait jalur penerimaan PPDB, mulai dari jalur zonasi hingga jalur prestasi.
 
Masyarakat pun diharapkan bisa berkonsultasi terlebih dahulu sebelum nantinya menyampaikan keluhannya.

"Kita cerita zonasi, prestasi segala macam, masyarakat jangan-jangan enggak ngerti juga yang [jalur] prestasi itu apa, pokoknya anak saya enggak diterima, protes dia. Nah, itu kita khawatirnya, makanya kita tidak terima pengaduan langsung gitu, pakai menu gitu," paparnya.
 
"Tapi, kita bilang coba konsultasi aja dulu, dari tim Jaga sudah siapin, apa tuh [jalur] zonasi, apa tuh prestasi, apa tuh mutasi, gitu, ya. Supaya tahu dulu kriterianya, baru nanti boleh ngeluh," kata dia.

Baca juga: Pindah Tugas ke Jakarta Lagi, Ribut Prasetyo Konsultasi ke Petugas PPDB 2024 Demi Anaknya Masuk SD

Terkait PPDB, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 menemukan data 24,6 persen guru yang menyatakan masih ada siswa diterima karena telah memberikan imbalan tertentu kepada pihak sekolah.
 
Kemudian, juga ada temuan 42,4 % guru yang menyatakan bahwa sebenarnya ada siswa-siswa yang tidak layak diterima di sekolah tersebut dengan berbagai alasan.
 
"Ini memperlihatkan bahwa kondisi di dunia pendidikan kita nilainya masih di bawah yang diharapkan," ujar Wawan.

Waspada 

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mewanti-wanti terkait praktik kecurangan yang berpotensi terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.
 
Berbagai praktik kecurangan itu, kata dia, mulai dari oknum guru yang memanfaatkan model jasa titipan (jastip) hingga beragam bentuk gratifikasi.

Ia pun berkaca pada kejadian tahun lalu yang melahirkan kecurangan dari setiap jalur masuk PPDB.
 
"Salah satu hal penting yang mentrigger adalah kalau kita cermati kasus 2023, mulai dari jalur gratifikasi, bentuknya macam-macam, ya, ada yang model jual-beli kursi, kemudian numpang KK [Kartu Keluarga], ada sertifikat prestasi abal-abal, kemudian siswa titipan, kemudian ada pemalsuan data kemiskinan, kemudian manipulasi jarak zonasi, dan yang terakhir aplikasi error itu yang ternyata di lapangan tak sekadar error, tapi juga berdampak terhadap nama kemarin ada, kemudian setelah diperbaiki namanya hilang," ujar Ubaid dalam diskusi bertajuk 'Mencegah Praktik Korupsi Penerimaan Siswa Baru', di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/6/2024).

Baca juga: Hari ini Dibuka PPDB Depok 2024 Jalur Prestasi Jenjang SMP, Bisa dengan Tiga Cara

Dalam pantauan dan laporan yang diterima oleh JPPI, musim PPDB ini justru dimanfaatkan oleh oknum guru yang melakukan pemerasan terhadap orang tua siswa.
 
"Ini ada model di oknum kepala sekolah di sekolah tertentu yang lapor kepada kami, itu dikumpulkan tuh orang tua, lalu dikasih tahu bahwa jumlah kursi di sekolah sini sama pendaftar itu enggak imbang. Karena enggak imbang, maka ada yang enggak lulus. Karena ada yang enggak lulus, maka jangan kecewa kalau enggak lulus," jelasnya.
 
"Nah, [dibilang gurunya] 'kalau Bapak Ibu berani bayar sekian, maka kita usahakan nanti pas pengumuman, anak Bapak Ibu keluar namanya. Tapi, kalau Bapak Ibu enggak bisa bayar, ya enggak ada jaminan dari kami, ya terima saja kalau misalnya enggak lulus'. Itu ada oknum yang semacam itu," papar dia.
 
Model kecurangan lainnya, misalnya jasa titipan lewat oknum guru hingga komite sekolah. Kemudahan akses aplikasi PPDB hingga kedekatan dengan pimpinan sekolah pun dimanfaatkan oknum ini untuk berbuat curang.

"Kemudian ada juga model jastip lewat guru, jasa titipan. Oknum guru orang dalam ini juga digunakan karena aplikasi dan lain-lain itu tetap di bawah kekuasaan sekolah gitu," imbuh dia.
 
"Kemudian, juga ada yang melalui jalur komite sekolah. Komite sekolah ini juga punya kedekatan dengan pimpinan sekolah, kedekatan dengan dinas," tutur Ubaid.
 
Lalu, Ubaid juga membeberkan bahwa tak jarang ada orang tua murid yang rela merogoh kocek ke pihak luar yang mengaku-ngaku sebagai pihak sekolah, padahal bukan siapa-siapa.
 
Karena tertipu, uang puluhan juta yang dibayar demi memuluskan anaknya pun akhirnya hilang begitu saja.

Baca juga: Ini Cara Pilih Sekolah Jalur Zonasi PPDB Jakarta 2024 untuk SMP, SMA dan SMK

"Kemudian ada juga broker pihak luar. Nah, ini yang seringkali orang tua ini ketipu. Jadi sudah bayar puluhan juta tapi pas pengumuman, namanya [anaknya] enggak nongol," katanya.
 
"Ketika dikonfirmasi, ternyata si broker ini memang enggak ada hubungannya sama sekolah, cuma ngaku-ngaku sudah direstui kepala sekolah misalnya, atau ngaku-ngaku orang dalam sekolah, tapi namanya enggak tercantum di struktur sekolah sama sekali," tandas Ubaid.
 
Terakhir, lanjut Ubaid, juga ada model kecurangan berupa jatah kursi orang dalam. Biasanya, model ini dimanfaatkan oleh oknum pejabat.
 
"Kemudian, yang terakhir adalah jatah kursi orang dalam. Oknum pemerintah daerah, dinas, dan DPR, ini juga banyak juga dikeluhkan masyarakat," katanya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09