Heboh Anggaran Kemendikbud hingga Anggota Komisi X DPR RI Gebrak Meja, Ustaz Felix Siauw: Tutup Aja

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Video rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), termasuk Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (6/6/2024) viral di media sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacoba terlihat marah dan meluapkan kekesalannya.

Alasannya karena Kemendikbud meminta penambahan anggaran, sementara realisasi anggaran masih bermasalah.

Anita bahkan sampai menggebrak meja lantaran anggaran pendidikan, seperti di daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak sampai kepada penerima atau peruntukannya.

Momen Anita marah kepada Nadiem itu pun viral di media sosial.

Beragam tanggapan disampaikan masyarakat.

Tak terkecuali Ustaz Felix Siauw.

Dirinya pun mengusulkan agar Kemendukbud ditutup.

Pernyataan tersebut disampaikan Ustaz Felix Siauw dalam sebuah podcast yang diunggah ulang akun twitter @Budiady pada Kamis (6/6/2024).

Dalam video tersebut, Ustaz Felix Siauw awalnya mempertanyakan anggaran ratusan trilun yang dikelola Kemendikbud.

Meski anggaran tersebut sangat besar, namun dana yang dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga tunjangan guru non PNS itu tidak pernah dirasakan masyarakat.

Dirinya kemudian membandingkan Kemendikbud dengan Muhammadiyah.

Baca juga: Satpamnya Viral Aniaya Fay, Panji Pragiwaksono Luna Maya hingga Robby Purba Roasting Plaza Indonesia

Baca juga: Dipukuli Berulang Kali, Begini Kondisi Fay, Anjing Penjaga yang Dianiaya Satpam Plaza Indonesia

"Rp 650 triliun, 20 persen dari APBN. Berarti duitnya ada, cuma duitnya ini mungkin nggak sampai ke bawah. Nah itu yang harus dipertanyakan sebenarnya," ungkap Ustaz Felix Siauw.

"Coba bayangin ya, aku baru search datanya, ternyata PTN Negeri itu ada sekitar 184, PTN Negeri, tapi kalau kita lihat Muhammadiyah itu punya 171 perguruan tinggi. Bayangi ya, perguruan tinggi negeri itu ada 184, Muhammadiyah punya 171 perguruan tinggi, ya tutup aja Kemendikbud, kasih aja ke Muhammadiyah gimana? mau nggak kira-kira?" tanyanya.

Menurutnya, Muhammadiyah yang notabene merupakan organisasi masyarakat mampu mengelola 171 perguruan tinggi se-Nusantara.

Muhammadiyah pun teklah terbukti sukses mengelola ratusan perguruan tingi tersebut tanpa sokongan APBN.

Hal tersebut katanya berbanding terbalik dengan Kemendikbud yang mengelola 184 PTN saat ini.

"Lah kan berarti kan, Muhammadiyah yang bukan negara aja, yang levelnya organisasi itu bisa mengelola 171 perguruan tinggi, sedangkan negara yang punya anggaran dan segala macam, ada kementeriannya juga mengurus 184 PTN, itu pun dinaikkan (anggaran)," ungkap Ustaz Felix Siauw.

"Nah apa nggak sebaiknya ditukar aja?" tanyanya.

Postingan tersebut pun memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

Sebagian besar menyampaikan kritik keras kepada Kemendikbud, sebagian lainnya mengapresiasi manajerial yang diterapkan Muhammadiyah, khususnya dalam bidang pendidikan.

@AdiX404: Padahal "cuma" ormas lho tapi bisa punya perguruan tinggi sebanyak itu. Kualitasnya juga lumayan lho, fakultas kedokteran universitas Muhammadiyah banyak yang bagus-bagus. SMK2nya juga banyak yang bagus, jurusan2nya lengkap dan sesuai tuntutan zaman. Tambahan: moderat & modern

@prish1405: Muhammadiyah dikelola orang2 yang punya martabat dan harga diri, gak ada uang organisasi yg dikoropsi jg tdk pernah Muhammadiyah bangun Mesjid minta saweran orang lewat di jalan raya...sbg orang bukan Anggota Muhammadiyah merasa iriii...cek kebacuteee...wongkuu...

@Didikjzie: Nah ini ide bagus! Kasih aja PTN2 itu ke Muhammadiyah yg urus. Gak harus barter dg tambang kok.

@liony_shinta: Kalau gak dikorup, Indonesia udah sangat maju dari dulu. Pendidikan dan Kesehatan bisa gratis. Gak punya utang jg. Saat ini yang korupsi gede⊃2; malah saling nglindungin. KPK aja udah gak independen. rakyatnya malah milih pemimpin yg programnya naikin pejabat biar gk korup.

@Arjuna569511991: NADIEM HARUSSS DI PERIKSA,KPK MUSTI GERAK CEPAT SBLUM SEMUA BERABE,SEGERA SERETTTTTTT KE PENGADILAN HUKUM MATI BILA TERBUKTI . GAUNGKAN HUKUMAN TEMBAK MATI SEMUA KORUPTOR AGAR ADA EFEK KERAS BUAT YG PUNYA NIAT KORUP .

@Ode_1605: Alhamdulillah, sy alumni pasca Universitas Muhammadiyah di suatu daerah. Tata kelolanya sangat baik. SPP bisa dicicil. Dosen-dosennya baik-baik dan profesional. Mantaplah pokoknya...

@Kirshi912: Negeri ini punya banyak pipa bocor, tapi bukannya ditambal, malah bikin sumber debit air baru dan keterusan.

Marah hingga Tunjuk Nadiem, Anggota Komisi X Minta KPK Periksa Anggaran Kemendikbud

Dikutip dari Kompas.com, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacoba, marah dan meminta pimpinan Komisi X untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Amarah itu diluapkan Anita saat rapat kerja Komisi X DPR dengan jajaran di Kemendikbud, termasuk Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Awalnya, dia menyinggung soal kekurangan anggaran Rp 15 triliun di Kemendikbud.

Anita mengatakan, kementerian seharusnya melakukan koreksi diri kenapa kekurangan itu bisa terjadi.

Dia kemudian menyebut bahwa realisasi anggaran Kemendikbud masih bermasalah karena tidak sampai kepada penerima atau peruntukannya.

Anita memberi contoh, di daerah pemilihan (dapil)-nya di Nusa Tenggara Timur (NTT), ada 17 bangunan sekolah yang sampai sekarang belum selesai pembangunannya, padahal sudah dianggarkan sejak tahun 2021.

“Sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran itu ke daerah. Transfer daerah itu banyak persoalan. Sampai sekarang, guru yang sudah lolos PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) belum dikasih SK (surat keputusan). Di Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK,” kata Anita yang langsung menunjuk Nadiem.

“Guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya, Banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai, padahal dari 2021 anggarannya. Saya kasih contoh di Kabupaten Kupang ada 17 bangunan sekolah dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan,” ujarnya.

Ditambah lagi, menurut Anita, persoalan realisasi anggaran dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan dana bos.

Bahkan, Anita sempat menantang Kemendikbud untuk turun bersama langsung ke lapangan memeriksa apakah PIP diterima dengan baik oleh penerimanya.

Pasalnya, banyak yang masuk data penerima, tetapi tidak pernah menerima hak mereka.

“Kalau Anda hanya turun, turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orangtua, kalau enggak lihat itu orangtua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini,” katanya diakhiri dengan nada tinggi.

Dia juga mengatakan, jajaran pejabat Kemendikbud yang saat ini tidak memberikan solusi di bidang pendidikan untuk daerah tertinggal.

Padahal, menurut dia, terdiri dari orang-orang pintar dan berpendidikan.

“Hanya membuat persoalan di daerah, yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3 T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri? Saya sangat kecewa,” kata Anita sambil sesekali memukulkan tangan ke meja.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tidak perlu ada penambahan anggaran untuk Kemendikbud dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Bahkan sebaliknya, Anita meminta agar pimpinan Komisi X DPR RI melayangkan rekomendasi ke KPK agar memeriksa anggaran di Kemendikbud.

“Saya minta bapak ibu pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud karena ini ada banyak persoalan, PIP, KIP, dana bos, banyak hancur ini. Tolong ibu saya minta ke pimpinan, kita berikan rekomendasi ke KPK, periksa dari tahun 2021, 2022, 2023. Enggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat,” kata Anita dengan kesal.

Tak hanya dibuat kesal karena masalah anggaran, Anita kembali berapi-api saat menyoroti kebijakan yang dibuat Kemendikbud.

Dia menyebut soal Peraturan Sekretariat Jenderal (Persesjen) yang dikeluarkan oleh Sekjen Kemendikbud Suharti.

Menurut dia, ada isi pasal dalam Persesjen itu yang menyebut bahwa data yang direkomendasikan oleh Komisi X DPR harus diverifikasi ulang oleh dinas pendidikan.

Anita menegaskan, kebijakan tersebut salah karena seharusnya Kementerian yang melakukan verifikasi terhadap dinas.

Kemudian, dinas melakukan verifikasi terhadap kepala sekolah.

Lalu, hasilnya diberikan kepada DPR untuk dilaporkan.

“Anda sebagai kementerian mau enggak dilakukan verifikasi oleh dinas? Jangan apa yang kita suruh lakukan harus diverifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini, bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan,” ujar Anita.

Anita kemudian menekankan bahwa data rekomendasi yang diberikan oleh Komisi X berasal dari data pokok pendidikan (dapodik). Oleh karena itu, dia menjadi marah kenapa harus diverifikasi lagi oleh setingkat dinas pendidikan.

“Jangan begitu dong bikin Persesjen memalukan Bu Sekjen. Ya iyalah. Anda jangan senyum. Anda membuat Persesjen data kita diverifikasi oleh dinas. Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP bagaimana, Ibu?” kata Anita langsung mengarah kepada Sekjen Kemendikbud Suharti.

“Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya karena ini memang kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil, kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan. Anda mau enggak sebagai menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-anehlah,” ujarnya kepada Nadiem dengan geram.

Lebih lanjut, Anita kembali menyebut bahwa anggaran Kemendikbud tidak usah ditambah karena banyaknya persoalan yang telah dia jabarkan sebelumnya.

"Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun, jangan marah, mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, setop, dan bertobat kalau mau lihat bangsa ini baik,” katanya.

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp