Dianggap Tak Rasional, Buruh Minta Program Tapera Dibatalkan: Buat DP Rumah Saja Tak Cukup

Sebagai informasi, PT Asabri (Persero) adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN yang bekerja di Kementerian Pertahanan RI dan Polri.

Asabri kemudian tersandung kasus korupsi dengan 8 terdakwa yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016 - Juli 2020 Letjen Purn. Sonny Widjaja, Dirut PT Asabri 2012 - Maret 2016 Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri, Dikretur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014 - Agustus 2019 Hari Setianto, Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Tindak pidana korupsi di PT Asabri disebut juga kasus megakorupsi karena nilai kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 22,7 triliun.

Karyawan makin tergencet

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal memandang bahwa pemerintah sebenarnya punya niat yang bagus melalui program Tapera.

Hanya saja, Faisal mempertanyakan bagaimana sistem manajemen dan kelengapan aturan dalam Tapera itu sendiri.

Pasalnya, potongan tersebut menurut Faisal cukup besar untuk pekerja-pekerja swasta kelas menengah ke bawah yang pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja.

"Apakah kemudian efektif bisa mendorong bagi pemenuhan perumahan bagi karyawan atau bagi pekerja dengan potongan 2,5 persen ?," kata Faisal saat dihubungi Warta Kota, Kamis (30/5/2024).

"Kapan, seperti apa dan efisien atau tidak dari sisi manajemennya itu perlu dipastikan dulu karena yang dikhawatirkan kalau dia tidak efisien, tidak lantas memenuhi tujuan pemenuhan perumahan dengan tepat," imbuhnya.

Oleh karena itu, sistem manajemen dalam program Tapera perlu dibeberkan secara rinci agar terang benderang.

Selain itu, Faisal juga mempertanyakan terkait apakah ada kebijakan pendukung Tapera dalam dalam rangka menjamin perumahan untuk masyarakat atau tidak. 

Misalnya, terkait lahan dan klaim peserta Tapera yang sudah menginvestasikan uangnya kepada negara.

"Jadi bukan hanya dari sisi pembiayaan saja, yang mana itu dibebankan kepada masing-masing pekerja dan juga pemberi kerja dalam konteks ini setengah persen," jelas Faisal.

"Tapi juga ada permasalahan-permasalahan yang lain dalam pemenuhan perumahan yang harus diselesaikan pemerintah yaitu terutama yang salah satu paling besar menurut saya adalah penyediaan lahan," lanjutnya.

Faisal berujuar, pembahasan terkait lahan dalam program Tapera menjadi sangat penting lantaran harga lahan saat ini mengalami pertumbuhan yang cepat.