Korupsi
Jawaban Sahroni Ketika Dicecar Hakim Soal Uang Rp860 Juta ke Kas Nasdem yang Dikembalikan ke KPK
Jawaban Sahroni Ketika Dicecar Hakim Soal Uang Rp 860 Juta ke Kas DPP Nasdem yang Dikembalikan ke KPK
Namun, akhirnya disepakati uang yang diberikan hanya Rp 850 juta.
Sementara itu, akuntan yang bekerja di Nasdem Tower, Lena Janti Susilo, mengatakan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni sudah mengembalikan Rp 860 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni terdiri dari Rp 820 juta dari kas DPP Partai NasDem dan Rp 40 juta dari sumbangan.
Pengakuan Sahroni Soal Bantuan Sembako dan Hewan Kurban yang Didanai Kementan
Dalam ruang sidang yang sama, Rianto juga mencecar Sahroni soal pembagian sembako oleh Garda Wanita (Garnita) Malahayati yang didanai Kementan.
Kegiatan itu berupa pemberian sembako, telur hingga hewan kurban ke sejumlah provinsi di Indonesia.
Sahroni pun mengaku tidak mengetahui kegiatan tersebut.
"Kegiatan Partai NasDem yang lain, masalah pembagian sembako, apa saudara juga tidak tahu?" tanya hakim kepada Sahroni dikutip dari Kompas TV.
"Tidak tahu, Yang Mulia," jawab Sahroni.
"Loh ini disebarkan ke 34 provinsi Pak."
"Tidak tahu, Yang Mulia."
"Ini pekerjaan sebagai bendahara umum bagaimana ini kan menyangkut anggaran, sembako ke 34 provinsi pak. Ini kan untuk kepentingan partai kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Apakah saudara tahu sembako-sembako di 34 provinsi itu diterima oleh pengurus NasDem (daerah)," jelas hakim.
Sahroni pun kembali menegaskan dirinya tak mengetahuinya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut kemudian menjelaskan kepada majelis hakim bahwa kegiatan yang dilakukan Garnita tidak selalu atas perintah Partai NasDem.
Ia juga menyebut Ketua Umum NasDem Surya paloh tidak pernah memerintahkan pembagian sembako tersebut.
"Izin menjelaskan, Yang Mulia, terkait dengan yang dilakukan Ketua Umum Garnita, sayap partai, tidak selalu perintah dari partai. Tidak ada pernah Ketua Umum saya menyampaikan perintahnya untuk membagikan sembako, telur. Tidak ada, Yang Mulia," jelas Sahroni.
| Wali Kota Jakpus Khawatir ASN pada Korupsi, Arifin: Setiap Rupiah Harus Dikelola Secara Transparan |
|
|---|
| Marak Korupsi, Pemkab Karawang Terpaksa Gandeng KPK Cegah Kerugian Negara di Sektor Tambang MBLB |
|
|---|
| Noel Ebenezer Bantah Kena OTT dan Mobilnya Disita, Ancam Lakukan Upaya Hukum, Ini Jawaban KPK |
|
|---|
| Kades Cikuda Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Tanah, Ini Sikap Pemkab Bogor |
|
|---|
| Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak Hakim, Kuasa Hukum Soroti Kerugian Negara |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Bendahara-Umum-Partai-NasDem-Ahmad-Sahroni-dihadirkan-sebagai-saksi-di-Sidang-Korupsi-SYL.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.