Polisi Akhirnya Bebaskan 16 Demonstran yang Sempat Dibekuk saat Gelar Aksi Tolak Pemilu Curang

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah memulangkan 16 pengunjuk rasa tolak kecurangan Pilpres 2024 yang digelar di depan Gedung DPR/MPR dan Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Mereka sebelumnya diringkus pada Selasa (19/3/2024) kemarin, dari dua lokasi yang berbeda tersebut.

Kini, 16 orang dipulangkan usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

"Pemeriksaan sudah selesai terhadap 16 orang yang dilakukan pemeriksaan, sudah kembali," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Ia menegaskan pihaknya hanya mengamankan sebanyak 16 orang pengunjuk rasa.

Ucapan Ade Ary ini sekaligus membantah pernyataan anggota Tim Kuasa Hukum Forum Penyelamat Reformasi, Sunggul Sirait.

Baca juga: Kritik Pemerintahan Jokowi, Guru Besar UGM Prof Koentjoro Mengaku Diteror, Kantornya Didatangi

Sunggul menuturkan hingga kini pihaknya menerima laporan ada 100 orang massa aksi belum diketahui keberadaannya.

"Data yang ada di kami adalah 16 orang yang dilakukan pemeriksaan. 8 orang untuk mendalami peristiwa yang ada di DPR RI, 8 orang lagi yang ada di KPU RI," kata Ade Ary.

Diberitakan sebelumnya, Polisi mengamankan 16 orang dalam aksi demonstrasi yang digelar pada Selasa (19/3/2024).

Mereka diamankan dari dua lokasi demo, yakni di depan gedung DPR/MPR RI serta kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

"Dari lokasi aksi unjuk rasa di KPU ada 8 orang, yang dilakukan pemeriksaan. Aksi unjuk rasa di gedung DPR RI ada 8 orang yang dilakukan pemeriksaan untuk didalami secara simultan oleh petugas kepolisian," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Ade Ary menuturkan, 16 orang diamankan karena mengganggu ketertiban dan keamanan.

Padahal, petugas kepolisian di lapangan sebelumnya sudah melakukan imbauan.

"Tentunya ada alasan rekan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terdapat beberapa orang ini karena ada gangguan keamanan dan ketertiban tadi malam," kata dia.

"Namun secara persuasif sudah dilakukan imbauan literasi komunikasi sudah dilakukan," sambung Ade Ary. 

Refly Harun Ikut Demo

Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun datang ke lokasi unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umun (KPU) RI, Rabu (20/3/2024).

Ia mengaku datang ke KPU RI untuk mengutarakan keperihatinan terhadap proses Pemilu 2024 atas dugaan kecurangan.

Menurut Refly, proses Pemilu 2024 ini hanyak melanggar konstitusi dan penuh intimidasi, mobilisasi dan tidak jujur. 

Misalnya kata Refly, fenomena sirekap yang tidak adil dalam proses penghitungan sementara suara Pemilu 2024.

"Karena penguasa, Presiden terlibat tim pemenangan Paslon nomor 2," tuturnya. 

Baca juga: Jokowi Disorot PBB karena Dianggap Tak Netral di Pilpres, Bivitri Minta Pendukungnya Jangan Baper

Ia menduga, Presiden Joko Widodo bisa memobilisasi dana sebesar Rp 597 triliun untuk memenangkan calon tertentu dengan berbagai program perlindungan sosial. 

Reflyn menilai, tidak ada calon yang memiliki kemampuan finansial yang begitu dahsyat besar.

Tapi ia menduga ada salah satu Paslon yang dibantu menggunakan APBN.

"Ada dua, perjuangan politik, ada di ranah hukum. Di politik kita terus dorong hak angket. Kecurangan yang ada dalam ranah hukum yang tersisa masih Mahkaman Konsititusi, tapi ranah sosial politik Parlemen jalanan ini," terangnya. 

"Jadi 3 jalan itu tetap harus dilakukan. Tetapi yang paling penting adalah massa terus memenuhi jalan-jalan Jakarta ini, yang kemudian menunjukkan tekanan kepada dunia bahwa kita tidak bisa menerima sedikitpun Pemilu yang curang," tambahnya. 

Baca juga: Bakal Diumumkan, Prabowo Subianto Akan Nobar Hasil Pilpres 2024 Bareng Ketum Partai Pengusung

Ada dua kubu massa

Dua kubu massa berbeda dukungan mulai memadati Jalan HOS Cokroaminoto, persisnya di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Rabu (20/3/2024).

Tampak massa mulai tiba sekira pukul 14.00 WIB.

Di sebelah kiri gedung KPU RI, diisi oleh massa yang mendukung demokrasi yang tengah berlangsung, sementara di sebelah kanan KPU RI diisi oleh massa yang menolak pemilu curang.

Keduanya dipisahkan oleh pagar beton (barier) yang dijaga oleh kepolisian.

Setiba di lokasi, adu orasi langsung berlangsung.

Ketegangan pun sempat terjadi di antara kedua kubu.

Adu orasi

Saat kubu pro demokrasi atau pemilu yang berlangsung berorasi, tampak kubu lawan tak sepakat dengan narasi yang disebutkan sehingga sempat menyoraki orasi tersebut.

Tak hanya itu, beberapa massa juga mengeluarkan uang pecahan lima ribu dan Rp 100.000 dan mengibarkannya dengan tangan di hadapan kubu berlawanan.

Baca juga: Adian Ingatkan Pak Harto Pernah Dilengserkan setelah 71 Hari Dilantik Jadi Presiden

Kemudian, adu orasi kembali terjadi.

Meskipun dibakar oleh terik matahari, kedua kubu tetap bersemangat dalam menyuarakan suaranya masing-masing.

Sementara itu, di dalam gedung KPU RI tengah dilangsungkan rekapitulasi tingkat nasional untuk dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.

August Mellaz, anggota KPU RI mengatakan penghitungan rekapitulasi kedua provinsi tersebut berlangsung satu panel dan dipimpin langsung oleh ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari.

Selesai rekapitulasi kedua provinsi tersebut, KPU RI akan langsung mengumumkan hasil Pemilu 2024 yang direncanakan rampung saat magrib nanti.

"Nah mungkin kalau waktu definitifinya kemungkinan pasca waktu berbuka," ujarnya terkait penetapan hasil Pemilu 2024, Rabu (20/3/2024).

Adapun saat pengumuman nanti, akan diketahui pula jumlah perolehan suara partai.

PSI butuh keajaiban

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) butuh keajaiban untuk lolos ke Senayan. Hingga beberapa jam pengumuman hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (20/3/2024) ini, PSI baru memperoleh 2,79 persen.

Artinya partai besutan Kaesang Pangarep ini masih butuh 1,21 persen suara lagi untuk menembus ambang batas parlemen/parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pileg DPR RI 2024.

Hingga siang ini, sudah 36 provinsi yang sudah menyelesaikan rekapitulasi suara.

KPU masih melakukan rekapitulasi untuk dua provinsi yang masih tersisa yakni Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.

Sepertinya PSI butuh keajaiban untuk menambah 1,21 persen suara dari dua provinsi tersebut.

Dari hasil penghitungan suara hingga kemarin, PSI mendapatkan 4.190.779 suara dari total 82 daerah pemilihan (dapil).

Baca juga: Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, PSI Butuh Keajaiban, PPP Diambang Degradasi

Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di 36 provinsi yang mencapai 150.034.514 suara, PSI hanya meraup 2,79 persen suara.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan.

Namun begitu, di atas kertas, boleh jadi masih ada peluang untuk partai politik yang baru saja memberikan kursi ketua umumnya kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo itu untuk membalikkan keadaan.

Sebagai catatan Papua dan Papua Pegunungan masing-masing wilayah itu hanya memiliki 1 daerah pemilihan (dapil).

Di Papua, ada 727.835 pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sementara itu DPT Papua Pegunungan sebanyak 1.306.414 pemilih.

Perolehan suara ini memang belum final. KPU RI dijadwalkan menetapkan perolehan suara sah setiap partai politik malam nanti.