Jokowi Disorot PBB karena Dianggap Tak Netral di Pilpres, Bivitri Minta Pendukungnya Jangan Baper

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berharap politisi tak berpikir sempit, soal Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024.

"Saya senang ada perhatian dari dunia internasional. Dan saya punya harapan politisi jangan mengecilkan itu menjadi dengan nasionalisme sempit," kata Bivitri kepada awak media di Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024) sore.

Menurut Bivitri, perhatian dari dunia internasional itu seharusnya tak dianggap sebagai intervensi politik luar negeri.

Ia menegaskan itu bukanlah bentuk intervensi.

"Kita itu Indonesia pertama memang anggota PBB. Ini bukan organisasi abal-abal. Jadi jangan dikecilkan dengan nasionalisme sempit," sambungnya.

Menurutnya komentar dunia internasional merupakan hal yang biasa.

Ia mencontohkan misalnya soal kemenangan Kim Jong Un di Korea Utara.

"Kita juga mengomentari Korea Utara Kim jong-un yang menang 100 persem. Itu hal yang biasa dan pertanda apa yang dilakukan dalam negeri kita. Itu memang pasti jadi perhatian dunia internasional," jelasnya.

Ia juga menilai tudingan tersebut seharusnya bisa dijawab oleh perwakilan Indonesia di sidang PBB.

"Harusnya itu bisa dijawab. Kalau nggak salah waktu itu tidak dijawab," tutupnya.

Sebagai informasi, anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye menyebut kampanye yang digelar setelah putusan MK di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan capres-cawapres.

Sehingga memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan adalah bentuk ketidaknetralan Jokowi.

"Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu?" lanjut Ndiaye mempertanyakan.

Anggota Komite HAM PBB dari Senegal itu juga mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia telah menyelidiki berbagai dugaan intervensi pemilu tersebut.