Jokowi Disorot PBB karena Dianggap Tak Netral di Pilpres, Bivitri Minta Pendukungnya Jangan Baper

"Masalahnya sekarang adalah kalaupun KPU (dengan segala kebobrokan sistem Sirekap) tetap nekat mengumumkan hasil perhitungan berjenjang manual tanpa kontrol, apakah Hasil Perhitungan tersebut bisa sah secara hukum?" lanjutnya.

"Karena meski banyak saksi yang menolak menandatangani berita acara saja, (konon) hasilnya tetap dianggap sah oleh KPU?" imbuh Roy.

"Terus bagaimana proses Check and Balance-nya kalau sudah begini? Apakah memang boleh pengumuman dilakukan secara sepihak, bahkan tengah malam sebagaimana periode sebelumnya?" katanya lagi.

Menurut Roy, khusus soal Sirekap saat ini semakin banyak pakar IT yang membenarkan temuannya semenjak awal sistem IT KPU tersebut digunakan.

Bukan hanya Agus Maksum, Pratama Persada, Onno W Purbo dan beberapa nama lain yang sudah banyak membuat analisis ilmiah tentang kebobrokan Sirekap tersebut, tetapi bahkan kin mulai muncul OrDal (Orang Dalam) dari Kampus tempat perancang Sistem tersebut, alias dari Kampus Ganesha Bandung.

Mereka di antaranya adalah Hairul Anas (SekJen IA-ITB, Sirung KPU), Dr. ir. Leony Lidya, MT (Dosen ITB), Dr Soegianto Soelistiyono (Unair), Prof Romli Atmasasmita LLM (Guru Besar Hk Internasional) dan Bernard Mevis Pardomuan Malau, ST CHFI MCP GSM (Pakar IT).

"Meski Sirekap bukan hasil resmi sesuai UU, namun Proses dan konsekuensi Hukum di dalamnya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Legitimasi Pemilu 2024 ini," ucap Roy.

"Dengan demikian akankah semakin menurunkan kredibilitas secara Internasional dan bahkan sampai dibahas lagi di level PBB sebagaimana yang baru saja terjadi? Bagaimana Legitimasinya kalau sudah begini ...? AMBYAR," tandasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News