Ridwan Hisjam Blak-blakan Soal Peran Jokowi: Golkar Menang Tahun 2024 Karena Sumbangsih Dia

Dalam dialog tersebut, Ridwan juga menegaskan bahwa Partai Golkar akan menerima Jokowi dengan senang hati.

“Tidak usah Pak Jokowi, orang-orang yang mempunyai prestasi tinggi, tetapi dia punya rekam jejak pernah di Golkar,” tegasnya.

Ia kemudian mencontohkan anggota TNI yang dulunya merupakan kader Golkar, namun kemudian terhalang oleh undang-undang.

“TNI itu ABG dulu istilah kita pada masa Orde Baru. Sekarang Menko Polhukam Pak Hadi Tjahjanto, itu juga dulu Golkar, setelah ada undang-undang dia tidak bisa,” ucapnya.

“Pak Dudung juga, Dudung Abdurrahman, itu juga kader Golkar, tapi begitu aturan tidak boleh, dia tidak bisa. Jadi tidak dibilang harus lima tahun dari awal dari dia masuk tapi kita lihat rekam jejaknya,” lanjut Ridwan.

Ridwan menyebut dirinya memberikan contoh-contoh tersebut agar orang lebih mudah memahami bahwa untuk menjadi kader atau ketua umum tidak harus lima tahun dari awal berada di Golkar.

“Tetapi saya beri contoh-contoh ini supaya mudah, seperti umpama Pak Hamzah Haz, dia kan Ketua Umum PPP, apakah bisa kalau terus masuk (Golkar)? Tidak bisa, karena Pak Hamzah Haz tidak ada rekam jejaknya di Golkar,” katanya.

“Jadi orang harus ada rekam jejaknya, dia di awal harus Golkar, kemudian berprestasi dan dia membutuhkan atau didukung oleh Golkar, masuk ya kita hitung. Kita lihatlah di sana, bahwa 'oh memang bisa ini, menguntungkan untuk Partai Golkar',” bebernya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyambut baik jika Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka bergabung jadi kader Partai Golkar.

Namun, bila ingin jadi Ketua Umum Partai Golkar, Jokowi harus menjadi pengurus dulu selama lima tahun.

Tapi Aburizal tak menampik, bila aturan diubah, maka syarat menjadi Ketua Umum Partai Golkar juga bisa berganti asalkan disepakati seluruh pengurus daerah.

Tidak mudah mengubah aturan internal

Di sisi lain, tidak mudah bagi Partai Golkar untuk mengubah aturan internal mereka demi menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

Analisis tersebut disampaikan oleh Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting dalam dialog Kompas Malam, Kompas TV, Sabtu (16/3/2024), menjawab pertanyaan akankah Golkar rela mengubah syarat ketua umum demi Jokowi.

“Itu pertanyaan yang penting, tapi menurut saya itu tidak mudah karena Golkar adalah termasuk salah satu partai politik yang memiliki struktur kelembagaan yang relatif kuat,” jelasnya.