Surat Usir dan Gusur Paksa Resahkan Ratusan Warga di Sekitar IKN, Otorita IKN Pastikan Sudah Ditarik

Pasalnya terdapat salah satu keluarga yang ditemui mengaku sudah tinggal di rumahnya sejak tahun 1993.

"Kalau dianggap bangunan ilegal, rumah mereka jauh lebih tua jika dibandingkan sejak penetapan pembangunan IKN. Kedua, mereka tidak pernah diundang dalam penyusunan RDTR," imbuhnya.

Terdapat pula salah satu warga yang menyebut bahwa ia memang tidak memiliki sertifikat tanah.

Padahal, mereka setiap kali hendak mengurus sertifikat tanah ditolak karena ada pembangunan IKN.

Baca juga: Dulu Kritis pada Jokowi, Sekarang Kagumi IKN, Petinggi Demokrat: AHY itu Pemimpin Rasional

"Ada juga kejadian kalau tidak salah, mereka mengajukan sertifikat hak milik, tapi yang didapatkan sertifikat hak pakai. Jadi ini juga menjadi problem tersendiri di sana," katanya.

Mareta Sari melanjutkan, warga di Desa Pemaluan merupakan masyarakat lokal yang telah tinggal secara turun menurun.

Sehingga mereka tidak tahu akan pindah ke mana apabila dipaksa angkat kaki dari rumahnya.

"Kehidupan (perekonomian) mereka bergantung pada pertanian dan buah-buahan (di sekitar)," tambahnya.

Baca juga: Dulu Kritis pada Jokowi, Sekarang Kagumi IKN, Petinggi Demokrat: AHY itu Pemimpin Rasional

Dia juga menduga bahwa saat pertemuan 8 Maret 2024 itu masyarakat tidak diberikan pilihan selain merobohkan rumahnya. Sehingga itu menambah keresahan para warga.

"Bukan ganti rugi ya, tapi pilihan lain misalnya dipindahkan ke tempat lain yang lebih layak atau memungkinkan akses usahanya sama seperti yang mereka miliki selama ini. Nah itu tidak muncul, yang muncul 'Anda sebaiknya melepaskan saja tanahnya', atau 'jangan jual ke siapa-siapa', 'ini demi pembangunan IKN'," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Otorita IKN Tarik Surat yang Minta Warga Sekitar IKN Robohkan Rumahnya"