Pemilu 2024

Didukung Penuh Koalisi Perubahan, PDIP Justru Masih Ragu Gulirkan Hak Angket

PDIP ternyata masih ragu untuk menggulirkan hak angket. PDIP masih menunggu rekomendasi tim khusus. Mulai masuk angin?

Editor: Rusna Djanur Buana
WartaKota/Yolanda Putri Dewanti
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut partainya masih menunggu kajian tim khusus sebelum menggulirkan Hak Angket melalui fraksinya di DPR 

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2024).

Peluang Hak Angket tipis

Pengamat politik Jannus TH Siahaan menyebut peluang isu hak angket untuk membuka celah menuju pemakzulan (impeachment) dianggap memungkinkan tetapi kecil lantaran sangat bergantung pada kemampuan lobi masing-masing fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca juga: Pengamat Politik Sebut Jusuf Kalla akan Lobi Megawati Restui PDIP Gulirkan Hak Angket

Jannus mengatakan jika usukan hak angket dibahas dan disetujui DPR maka dampaknya bisa membuat posisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menguntungkan di akhir masa jabatannya pada periode kedua.

"Meskipun juga kecil peluangnya untuk mengarah ke impeachment, tapi peluangnya tetap ada, karena pertimbangannya adalah kemampuan masing-masing pihak dalam melobi sebanyak-banyaknya anggota DPR lainnya," kata Jannus saat dihubungi pada Selasa (27/2/2024).

Jannus juga menduga tujuan utama wacana hak angket bukan mengubah hasil Pemilu atau melakukan pemakzulan, tetapi mendelegitimasi pelaksanaan Pemilu karena dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintah. 

Menurut Jannus, jika hak angket disetujui oleh DPR maka dianggap bisa memicu gelombang aksi masyarakat buat meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Akan berpeluang untuk memperbesar gerakan massa untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi dan mendelegitimasi hasil Pilpres 2024 melalui gerakan massa yang masif," ucap Jannus.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved