Tim Kuasa Hukum AMIN Apresiasi DKPP Beri Peringatan Keras buat Ketua KPU

"Pemilu bisa saja memenuhi syarat legal (karena peraturan yang diubah dengan melanggar etika), tapi kehilangan legitimasinya," ucap Ari. 

Pengacara senior itu menilai, Pemilu bisa saja kehilangan pengakuan publik atas keabsahannya karena berbagai pelanggaran etik yang dipertontonkan.

Hal itu ia ungkap merujuk dari putusan MK, keterlibatan Presiden RI, ASN, dan pemberian sembako di Pemilu 2024 serta pelanggaran etik KPU RI.

Tentunya, pelanggaran yang dilakukan akan mempengaruhi pemilih pada pesta demokrasi 2024.

"Jika mereka bersedia melakukan tobat dengan menarik diri dari segala perilaku curang dan tidak patut, kemudian rakyat benar-benar diberi ruang untuk memilih berdasar hati nurani, maka hasil Pemilu akan memperoleh legitimasinya," tegasnya. 

Oleh sebab itu, Ari meninta KPU dan Bawaslu sebaiknya taat hukum dan menjaga imparsialitas. 

Tindak tegas segala kecurangan, tak perlu takut, karena rakyat akan membela yang benar.

"Bila KPU, Bawaslu dan penyelenggara negara tidak melakukan tobat maka darurat konstitusi membayangi hasil Pemilu 2024," imbuh Doktor Ilmu Hukum. (m26)