Wali Kota Depok Yakin Mata Hati ASN Terbuka, Pengamat Justru Soroti Netralitas Jokowi

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya menjaga netralitas jelang pencoblosan Pemilu 2024.

Menurut Idris, netralitas bukan berarti tidak berpihak pada apa pun dan siapa pun. Melainkan, ASN dituntut untuk memiliki keberpihakan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Baca juga: Dudung Tepis Megawati Soal Netralitas TNI-Polri, Hasto: Dia Sibuk Urus Anak yang tak Lolos Akmil

"Karena itu, netralitas sejatinya, harus didasarkan pada sebuah jiwa yang memiliki prinsip integritas dan loyalitas, juga kepada pribadi-pribadi abdi negara yang memiliki integritas yang tinggi,” kata Idris dikutip dari berita.depok.go.id, Selasa (6/2/2024).

“Dan loyalitas tentunya keberpihakan kita, kita berikan kepada sebuah kebenaran dan kejujuran," sambungnya.

Idris menjelaskan, prinsip integritas dan loyalitas sesuai dengan janji dan sumpah seorang ASN dan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Idris meminta, tak hanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depok saja yang melakukan pengawasan Pemilu 2024.

Baca juga: Brigjen Suyudi Ingatkan Anggota Tetap Jaga Netralitas Hindari Ngopi Bareng Timses Paslon

Seluruh jajaran ASN Kota Depok juga dapat melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

"Para camat dan lurah, ingat netralitas kepada kebenaran, kejujuran, keadilan dan anti money politic, anti kezaliman," ucapnya.

"Itu juga harus diawasi, dievaluasi secara bersama-sama, agar kondisi kita ini bisa baik, Kota Depok ini," sambungnya.

Idris mengklaim, pelaksanaan Pemilu di wilayah Kota Depok tidak pernah diwarnai oleh kericuhan.

"Jangan sampai kita merepotkan Satpol PP, kita dibantu TNI-Polri dan seluruh penyelenggara pemilihan umum," pungkasnya.

Sementara itu, pengamat politik Ahmad Fauzi atau yang lebih dikenal Ray Rangkuti mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut dirinya netral dalam Pilpres 2024.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan sikap netral dalam Pilpres 2024.

Namun kenyataan berbeda, Presiden Jokowi boleh melakukan kampanye dan memihak.

Sikap netralitas Presiden Jokowi kembali dipertanyakan, karena diketahui bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto.