Pilpres 2024

Ramai Kampus Kritik Demokrasi dan Pilpres, Sejumlah Rektor 'Dipaksa' Bikin Video Apresiasi Jokowi

Setelah ramai kampus atau sivitas akademi kritik Jokowi, sejumlah rektor 'dipaksa' bikin video apresiasi Jokowi

Istimewa
Kolase paslon Prabowo-Gibran dan Presiden Jokowi. Sejumlah sivitas akademika atau perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait demokrasi dan gelaran Pemilu dan Pipres 2024. Terkait hal itu belakangan muncul pengakuan sejumlah rektor yang mengaku dipaksa oleh orang yang mengaku polisi untuk membuat video apresiasi terhadap Jokowi. 

"Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni UGM yang berbunyi...Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti 'tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara..." kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof. Koentjoro, 31 Januari lalu.

Video Pemilu Damai

Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Masrukhi, menjadi salah satu pejabat kampus yang membuat video tentang pemilu damai.
 
 Ia kemudian menceritakan awal-mula pembuatan video itu.
 
 "Saya ditelepon untuk memberikan statement tentang pemilu damai, ditelepon Sabtu malam (3/2)," kata Masrukhi, Selasa (6/2/2024).
 
 Saat ditanya siapa yang menelepon itu, Masrukhi menjawab orang yang menyuruh mengaku dari Polres.

"Dari Polres," katanya.
 
 Hingga berita ini ditayangkan, pihak Polda Jateng dan Polrestabes Semarang belum memberikan tanggapan, namun akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan peristiwa ini.
 
 Masrukhi kemudian mengiyakan permintaan polisi itu dan membuat video yang menjelaskan bahwa kampus adalah bagian dari elemen masyarakat.
 
 "Juga imbauan untuk bisa terlaksana pemilu secara damai. Perbedaan pilihan itu kan biasa tetapi menjaga persatuan dan kesatuan itu diutamakan. Itu persis seperti yang saya kirim itu," katanya.
 
Masrukhi merasa biasa saja dalam membuat video itu. "Kalau dengan kepolisian saya biasa, misalnya di ulang tahun Bhayangkara ya saya diminta testimoni, dalam rangka untuk idul fitri, natal, tahun baru, saya juga memberikan testimoni," ujarnya.
 
Menurut Masrukhi, tidak ada arahan untuk membicarakan yang baik-baik soal Jokowi, juga tidak ada soal dukungan ke salah satu paslon. "Tidak ada itu, hanya soal pemilu damai," katanya.
 
Sejumlah video kampus-kampus mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi bermunculan di media sosial setelah sejumlah sivitas akademika menyampaikan kritik.
 
Video-video itu menunjukkan pejabat kampus masing-masing membacakan semacam apresiasi untuk jasa Jokowi terkait pembangunan, kesuksesan melewati pandemi COVID-19, hingga soal Pemilu.
 
Ada juga yang berharap Pemilu 2024 mendapatkan pemimpin yang mampu melangsungkan kinerja Jokowi.
 
Video tersebut ditayangkan akun @enaknya.ngapain.y8 dan di setiap tayangan tersebut dihujani komentar positif dari akun-akun anonim.
 
Mahfud MD: Ada Operasi Tekan Rektor

Soal video-video itu disinggung eks Menko Polhukam yang juga cawapres 03 Mahfud MD.

Mahfud MD, mengaku mendapatkan laporan terkait operasi yang mengincar para rektor perguruan tinggi untuk menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo baik dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Pendekatan dilakukan menyusul beberapa perguruan tinggi sudah melayangkan petisi pernyataan sikap kepada Presiden Jokowi, yang dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga meluas ke berbagai perguruan tinggi lain.

"Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap, dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube Mahfud MD Official, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: ’Desak Anies’ di Semarang: Kampus Bersuara karena Saluran Demokrasi Mampet, Bukan karena Partisan

 Mahfud menyampaikan, para rektor itu diminta mendeklarasikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, dan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik.

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda (dengan UGM dan kampus lain), didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid terbaik, dan sebagainya," ungkap mantan Menko Polhukam ini.

Karena operasi itu, Mahfud mengakui ada beberapa rektor perguruan tinggi yang terpaksa membuat deklarasi tersebut.

Namun, ada rektor yang bersikukuh tidak ingin melakukan deklarasi.

Salah satunya, kata Mahfud, adalah rektor dari Universitas Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Semarang.

"Ada rektor yang jelas-jelas menolak yaitu rektor Universitas Soegijapranata dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan untuk mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu, dan sebagainya," tutur Mahfud.

Di sisi lain, ada beberapa universitas yang akhirnya menyatakan sikap netral.

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved