Ramai Kampus Kritik Demokrasi dan Pilpres, Sejumlah Rektor 'Dipaksa' Bikin Video Apresiasi Jokowi

"Saya nggak respons karena itu bukan pilihan kami. Senin siang masih telepon lagi tapi tetap nggak saya respons," katanya.

Ferdinandus Hindarto, menyampaikan alasannya menolak membuat video testimoni untuk mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran," kata Ferdinandus saat dikonfirmasi Kompas.com pada Selasa (6/2/2024).

Dia mengatakan, apabila di Indonesia ada sesuatu yang tidak beres, Kampus Unika harus berbicara jujur.

"Ketika ada sesuatu yang tidak beres, kami harus berbicara jujur. Kalau sesuatu yang baik, kami jujur untuk mengapresiasi," kata dia.

Baca juga: Forum Rektor Indonesia Serukan Pemilu Damai, Tolak Provokasi yang Memecah Bangsa

Meski demikian, Hindarto menegaskan bahwa posisi Kampus Unika netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon pada Pemilu 2024.

"Kami posisinya netral, lalu harusnya demokrasi tanda petik tidak melibatkan kekuasaan. Jadi, itu saja yang kami resahkan dan suarakan," papar dia.

Keresahan itu dimulai sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas umur calon presiden dan wakil presiden disahkan.

"Kemudian, Presiden mengatakan boleh memihak dan kampanye. Enggak bisa dong, orang ASN di tingkat lurah saja enggak boleh kok. Lurah mengampanyekan istrinya saja ditangkap," imbuh dia.

Dia menambahkan, pada Sabtu, 3 Februari 2024, sebanyak 26 universitas Katolik telah mengadakan pertemuan di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

"Hasilnya apa? Panduan kami universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Jadi, bukan mendukung salah satu pasangan calon," imbuh dia.

Hingga berita ini diturunkan, Polda Jawa Tengah belum memberikan jawaban mengenai keterangan rektor Unika Soegijapranata tersebut.

Gelombang kritik sivitas akademika terhadap pemerintahan Jokowi meluas belakangan ini. Puluhan kampus tercatat telah menerbitkan pernyataan sikap terkait situasi demokrasi terkini.

Gelombang kritik dimulai dengan diterbitkannya Petisi Bulaksumur oleh komunitas akademik Universitas Gadjah Mada (UGM), yang dulu mendidik Presiden Jokowi, pada 31 Januari 2024.

Komunitas akademik UGM menilai Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan kepada prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial yang merupakan ensensi nilai Pancasila.